Respons Marzukie Ali Usai Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Rabu, 31 Maret 2021

Respons Marzukie Ali Usai Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Respons Marzukie Ali Usai Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Respons-Marzukie-Ali-Usai-Pemerintah-Tolak-Demokrat-Kubu-Moeldoko

DEMOCRAZY.ID - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Marzuki Alie mengaku sudah mengetahui hasil yang disampaikan Menkumham, dan pihaknya sudah siap untuk kalah. 

Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan siaran pers untuk media terkait pengumuman hari ini.


"Langsung ke Pak Rahmad (jubir PD KLB) udah ada kok, udah ada rilis persnya, kami sudah siapkan. Kami tahu, kami siap untuk kalah, pers rilisnya sudah ada," kata Marzuki saat dihubungi wartawan, Rabu (31/3/2021).


Adapun Menkumham yang mempersilakan kubu KLB Moeldoko untuk menggugat ke pengadilan, pihaknya masih sedang mempelajari hal itu.


"Ya kami nanti pelajari dulu," ujar mantan Ketua DPR RI itu.


Sebelumnya, pengesahan pengurus Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, ditolak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 


Maka, persoalan kekisruhan di partai berlambang bintang mercy itu sudah selesai.


"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai," ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers soal Partai Demokrat secara virtual, Rabu (31/3/2021).


Menurut Mahfud, bila ada persoalan di luar urusan administrasi negara, makan itu bukan lagi urusan pemerintah. 


"Ini sudah keputusan di bidang administrasi. Murni itu soal hukum dan sudah cepat," tuturnya.


Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly menolak permohonan pengesahan kepengurusan kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.


“Dari hasil pemeriksaan dari dokumen fisik ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan dmikian pemerintah menyatakan bahwa pengesahan KLB Deliserdang ditolak,” ujarnya. [Democrazy/okz]