Panas, Bestari Barus vs Politikus PDIP soal Janji Anies Rumah DP Rp0 | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Selasa, 23 Maret 2021

Panas, Bestari Barus vs Politikus PDIP soal Janji Anies Rumah DP Rp0

Panas, Bestari Barus vs Politikus PDIP soal Janji Anies Rumah DP Rp0

Panas-Bestari-Barus-vs-Politikus-PDIP-soal-Janji-Anies-Rumah-DP-Rp0

DEMOCRAZY.ID - Program penyediaan rumah melalui mekanisme DP Rp0 yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI jadi perdebatan. 

Gubernur DKI Anies Baswedan pun disorot lantaran yang punya janji kampanye politik terkait program tersebut. 

Hal ini jadi pembahasan dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang menghadirkan narasumber Anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem Bestari Barus dan Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.


Terjadi adu pendapat sengit antara Bestari dengan Gilbert. 


Salah satunya saat Bestari menanggapi pernyataan Gilbert soal janji kampanye Anies soal program DP Rp0.


Bestari heran karena janji kampanye Anies sudah diejawantahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa Perda yang dibahas bersama antara gubernur dengan DPRD DKI. 


"Dan, itu dianggap seluruh anggota DPRD wajib mengetahui, wajib memahami, wajib mendukung," kata Bestari dikutip pada Selasa, 23 Maret 2021. 


Dia pun menjelaskan posisi dukungan DPRD DKI dalam program DP Rp0. 


Ia menekankan kewajiban penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai RPJMD itu bukan 300 ribu, tapi 225 ribu. 


Menurut Bestari, peran DPRD minim untuk mendorong insentif swasta dalam program DP Rp 0. 


Bahkan, kata dia hampir tidak pernah DPRD DKI pernah mengundang swasta agar difasilitasi dalam program tersebut.


Maka itu, ia mengingatkan merujuk RPJMD sudah ada 106 anggota DPRD DKI yang setuju dan harus memberikan dukungan. 


"Kalau kemudian ada yang mengatakan oh kami dulu tidak setuju, itu berkhianat kepada apa yang dibikin sendiri dan berkhianat kepada rakyat," tutur Bestari.


Gilbert Simanjuntak pun menanggapi penjelasan Bestari. 


Ia menyindir RPJMD DKI disusun untuk 2017-2022 yang sudah diubah dan tak sesuai saat di awal launching. 


Pun, saat pembahasan RPJMD, hanya Fraksi PDIP dan PSI yang menolak.


"Fraksi lain-lain ini semua setuju walaupun menyalahi aturan. RPJMD dibuat 2017, dan saya belum ada di situ. Saudara kita ini yang lalu ada di situ yang lalu kemudian mengembalikan ke saya. Saya bertanya balik, justru dulu kenapa setuju?" kT Gilbert.


Bestari merespons pertanyaan Gilbert. Ia menekankan saat pembahasan RPJMD, Nasdem bukan termasuk pendukung Anies Baswedan. 


Tapi, ia melihat program Anies realistis dan wajar didukung karena untuk kepentingan masyarakat.


"Karena apa yang ada di RPJMD itu semua untuk kemashlatan masyarakat. Makanya kita memberikan dukungan sebesar-besarnya," jawab Bestari.


Gilbert kembali melanjutkan pandangannya soal PDIP yang tak setuju alias menolak RPJMD terutama dalam DP Rp0. 


Salah satunya karena banyak sekali perubahan target yang tak sesuai dengan RPJMD awal.


"Kita lihat lagi apa sih yang dipersoalkan. Kalau kita lihat harga rumah yang dijual. Kalau saya hitung-hitung itu kan 10 juta per meter persegi. Tapi, kan bentuknya samawa. Apa bedanya dengan KPR?" ujar Gilbert.


"Apakah masyarakat yang tinggal di bantaran kali mampu membeli rumah susun dengan harga Rp10 juta per meter," lanjut Gilbert..


Bestari pun memotong penjelasan Gilbert karena dinilai salah persepsi dalam program Anies. 


"Ini salah persepsi soal ini, ini yang saya kita perlu diluruskan," ujar Bestari.


"Sampaikan data ke saya nanti data yang sebaliknya," kata Gilbert.


"oke," jawab Bestari.


Gilbert menjelaskan bila merujuk data Rp10 juta per meter, maka dipertanyakan masyarakat yang membeli rumah DP Rp0. 


Ia heran jika masyarakat yang di bantaran kali yang mau dipindahkan untuk menjadi konsumen rumah DP Rp0. 


Padahal, syarat program Rumah DP Rp0, batas penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) naik dari semula Rp7 juta jadi sekitar Rp14 juta. 


Menurutnya, itu bukan kriteria minimum tapi maksimum yang diterapkan Pemprov DKI. 


Dengan kondisi itu, maka ia menyebut rumah DP Rp0 tidak laku karena pihak bank tidak mau mengerucutkan kredit. 


"Bagaimana bank mau membiayai ini tanpa ad DP. Dia harus mencicil dengan perhitungan itu saya hitung dan di website-nya. sekitar 1 juta, 1,5 sampai 2 juta. Apakah orang yang tinggal di bantaran kali sanggup membayar itu?" jelas Gilbert.


Bestari heran dengan penjelasan Gilbert yang membawa-bawa masyarakat di bantaran kali. 


Dia bilang masyarakat yang tinggal di bantaran kali itu disiapkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), bukan rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui skema program DP Rp0.


"Saya agak heran, ini sebetulnya DPRD ini bagaimana ya. Kalau yang di bantaran kali itu ke rusunawa," ujar Bestari.


Gilbert menjawab bahwa masyarakat di bantaran kali jadi konsumen program rumah DP Rp0 disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. 


"Ini wakil gubernur yang ngomong bukan partai," kata Gilbert menimpali.


"Kan hari ini kita yang bicara ini," ujar Bestari merespons Gilbert.


Menurut dia, tak mungkin MBR yang tinggal di pinggiran kali dijadikan konsumen untuk rumah DP Rp0. 


"Tidak mungkin orang di pinggir kali yang penghasilannya tidak mencukupi kemudian didorong untuk mencicil rumah DP 0 rupiah," lanjut Bestari.


"Nah, ini sudah terjawab, sudah terjawab. Jadi, tidak mungkin," ujar Gilbert.


"Mungkin bapak yang harus mendalami lagi bahwa ada program itu. Ada dua, ada rusunawa, ada rusunami," tutur Bestari. [Democrazy/vv]