DEMOCRAZY.ID
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut untuk mendalami dugaan itu, pihaknya akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam memutuskan rencana impor beras itu.
Dia curiga rencana impor diputuskan tanpa memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini.
Pasalnya, dari kajian Ombudsman tidak ditemukan indikator yang mengharuskan dilakukannya impor beras.
Termasuk, jika dilihat dari indikator pasokan, seperti kurangnya stok beras di Perum Bulog, penggilingan, atau di pelaku usaha. Indikator sama juga tercermin dari harga.
Ombudsman melihat harga beras justru cenderung turun dari tahun sebelumnya.
"Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," katanya pada press conference, Rabu (24/3).
Ia merinci untuk stok, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun pada Januari-April 2021 bisa tembus 14,54 juta ton.
Itu jelas naik dibandingkan dengan Januari-April 2019 dan Januari-April 2020, yang produksinya hanya 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.
Artinya, tahun ini BPS meramal ada kenaikan jumlah panen sekitar 3 juta ton dari tahun lalu.
Ia juga menyebut Perum Bulog tidak sedang kesulitan beras.
Jumlah stok beras per 14 Maret 2021, mencapai 883.585 ton.
Beras terdiri dari CBP (Cadangan Beras Pemerintah) 859.877 ton dan komersial sebanyak 23.708 ton.
Dengan menyerap beras panen raya Maret-April pihaknya memperkirakan stok CBP Bulog pada akhir April di atas 1 juta ton beras. Artinya, itu telah memenuhi cadangan beras CBP per tahun.
Dengan kata lain, tidak diperlukan lagi impor beras.
Selain itu katanya, terdapat 106.642 ton beras turun mutu di gudang Bulog sisa dari 2018-2019 yang belum dikeluarkan.
Karena itu, ia mengaku heran bila pemerintah masih ngotot ingin melakukan impor beras.
Keputusan itu, menurut dia, akan berdampak besar kepada petani RI.
"Harga gabah tahun ini turun padahal Januari dan Februari belum ada isu impor. Sebelum impor harga sudah turun apalagi ada impor," tambahnya.
Atas fakta-fakta itu, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan impor.
"Dengan ini Ombudsman RI menyatakan pertama meminta Menko melaksanakan rakortas menunda keputusan impor, bukan pelaksanaan impor hingga menunggu perkembangan panen dan stok Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," jelasnya.
Pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdalih itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.
Namun tak lama setelah wacana itu disampaikan, gelombang penolakan datang tak cuma dari petani, pengamat, akademisi, tapi juga para pejabat.
Para pejabat mulai dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, para politisi Senayan kompak berpandangan impor tak perlu dilakukan karena stok di dalam negeri cukup. [Democrazy/cnn]
