Militer Myanmar Disebut Salah "Berguru" Pada Politik ala Soeharto | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Rabu, 24 Maret 2021

Militer Myanmar Disebut Salah "Berguru" Pada Politik ala Soeharto

Militer Myanmar Disebut Salah "Berguru" Pada Politik ala Soeharto

Militer-Myanmar-Disebut-Salah-Berguru-Pada-Politik-ala-Soeharto

DEMOCRAZY.ID - Buntut kudeta besar yang terjadi di Myanmar baru-baru ternyata menyeret nama Indonesia. 

Ternyata terkuak bahwa kudeta militer Myanmar tersebut ternyata terinspirasi dari kudeta Soeharto dalam menggulingkan musuh politik beberapa tahun silam.


Hal itu memunculkan anggapan bahwa Indonesia membawa contoh buruk. 


Terkait hal itu pakar politik bahkan menyebut Myanmar menyerap pelajaran yang salah dari proses transisi demokrasi di Indonesia itu.


Dilansir laman Channel News Asia, Nehginpao Kipgen, Asisten Profesor dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Asia Tenggara, Jindal Global University menyayangkan para jenderal Myanmar karena tak menyerap ilmu itu secara luas.


“Sebelum Myanmar beralih ke pemerintahan semi-sipil pada tahun 2011, pimpinan militer mempelajari secara cermat model transisi demokrasi di Indonesia,” ujarnya Senin 22 Maret 2021.


Namun yang salah kaprah bahwa militer Myanmar tidak melihat bahwa masyarakat di Indonesia punya percaya yang tinggi terhadap militernya.


“Indonesia merupakan negara demokrasi modern dengan masyarakat sipil yang berkembang pesat. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap militer di Indonesia juga sangat tinggi.”


“Angkatan bersenjata yang dihormati dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik bahkan dari presidennya sendiri, menjadikannya model yang patut ditiru.”


Pakar politik ini menyebut, Myanmar meninggalkan pelajaran paling berharga dari bab kedua sejarah Indonesia.


“Militer Myanmar mungkin telah terinspirasi oleh bara api rezim Orde Baru di Indonesia, tapi mereka gagal menyerap pelajaran dari transisi demokrasi di Indonesia.”


Pada April 1998, Soeharto menolak tawaran kelompok garis keras militer untuk mengumumkan keadaan darurat, dan memilih mengalihkan kekuasaan di bawah kerangka konstitusional rezim Orde Baru kepada wakil presiden BJ Habibie.


Ia juga menjelaskan, setelah pemimpin politik sipil mengambil alih, peran keterlibatan militer dalam politik sengaja dikurangi secara bertahap.


Hal ini menjadi sorotan Kipgen, karena militer Myanmar telah menunjukkan niat untuk melakukan transfer kekuasaan kepada kelompok sipil tapi berhenti secara konsisten.


“Militer membuat undang-undang pemilu yang melarang siapa pun yang dihukum untuk bergabung dengan partai politik, yang mengharuskan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengusir pemimpinnya Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi, yang memaksa partai tersebut dan sekutunya untuk memboikot pemilu 2010.” [Democrazy/hops]