Kubu KLB Demokrat Jawab Pernyataan BW soal Brutalitas Demokrasi Era Jokowi, Begini Katanya | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Sabtu, 13 Maret 2021

Kubu KLB Demokrat Jawab Pernyataan BW soal Brutalitas Demokrasi Era Jokowi, Begini Katanya

Kubu KLB Demokrat Jawab Pernyataan BW soal Brutalitas Demokrasi Era Jokowi, Begini Katanya

Kubu-KLB-Demokrat-Jawab-Pernyataan-BW-soal-Brutalitas-Demokrasi-Era-Jokowi-Begini-Katanya

DEMOCRAZY.ID - Salah satu kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (BW) mengatakan jika Presiden Jokowi mengakomodasi Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, maka ada brutalitas demokrasi. Pihak KLB Demokrat angkat suara terkait pernyataan BW tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB, Razman Arif Nasution menegaskan, pelaksanaan KLB itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat. 


Dia menyebut Presiden Jokowi hingga Menkumham Yasonna Laoly tidak terkait dari pelaksanaan KLB.


"Brutalitas ini bahasanya ganas ini. Ada sekelompok orang jahat melakukan tindakan brutal yang tidak ngerti hukum, ditabrak semua. Dan ini seolah-olah patut kami duga mengindikasikan pada pucuk pimpinan negara," kata Razman kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/3/2021).


"Jadi saya perlu luruskan ini tidak ada hubungannya dengan Pak Presiden, Wapres, Menkumham. Tidak ada ini. Ini murni pribadi Bapak Moeldoko. Jelas ya," sambung dia.


Razman pun menyesalkan pernyataan yang keluar dari mulut Bambang Widjojanto tersebut. 


Menurutnya, sebagai seorang pengacara Bambang Widjojanto seharusnya mampu menahan diri dalam berucap. 


Dia pun mengingatkan BW untuk tidak melontarkan pernyataan pernyataan yang menimbulkan perdebatan di publik.


"Saya ingin ingatkan meskipun kita sebagai lawyer ada hak imunitas dan hak kekebalan tapi kita tidak serta merta bebas mengatakan apapun. Jadi saya menyesalkan BW yang mengatakan ini yang diserang negara dan ada brutalitas di situ," jelas Razman.


Sebelumnya pernyataan soal brutalitas era demokrasi Presiden Jokowi terkait KLB Demokrat disampaikan saat dia mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama 12 kuasa hukum lain. 


Ketua Bamkostra DPP PD Herzaky Mahendra Putra menggandeng mereka dalam mengajukan gugatan.


BW meminta pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang. 


Dia menilai ada brutalitas demokrasi jika KLB diakomodasi pemerintah.


"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW kepada wartawan, Jumat (12/3).


BW menegaskan persoalan PD merupakan masalah bangsa yang serius.


Dia mengingatkan masalah yang menimpa PD juga bisa terjadi terhadap partai lain.


"Mudah-mudahan ini bisa diatasi, jadi ini tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini, gitu," ujar BW. [Democrazy/dtk]