DEMOCRAZY.ID
Menurutnya, dari beberapa data yang ia ketahui menunjukkan Indonesia tidak kekurangan stok pangan.
Diketahui, pemerintah berencana mengimpor 1-1,5 juta ton beras dengan alasan menjaga ketersediaan beras dalam negeri.
"Semuanya itu memberikan laporan bahwa kondisi kita sebenarnya sampai di bulan Mei itu fine, tidak ada alasan untuk melakukan impor," ucap Luluk dalam diskusi daring, Rabu (24/3).
"Nah, kalau bukan ini semua data yang dipakai makanya data siapa yang digunakan? Berarti data yang punya kepentingan ya kan, politik data itu sangat kontinu sekali," tambahnya.
Data yang dimaksud Luluk mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian yang menyebut stok beras sampai Mei 2021 yaitu sekitar 24 juta ton.
Rinciannya, stok tersebut adalah gabungan dari surplus beras tahun 2020 yaitu sebesar 7 juta ton dan produksi 2021 sebesar 14 ton.
Dengan demikian sampai saat ini, Indonesia tidak mengalami defisit stok beras.
Menurut Luluk acuan data itu penting. Sebab, menurutnya ketidakjelasan data membuka peluang untuk memuluskan rencana dari pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri.
"Setiap kali data itu berbeda, maka di situlah para penjahat sebenarnya bekerja, karena dia bekerja itu dengan cara mengaburkan data, bisa memanipulasi, atau memanfaatkan data yang selalu berbeda," jelasnya.
"Kekacauan data yang memang untuk menjadi kelemahan kita sangat besar sebagai bangsa, atau sebagai pemerintah," imbuhnya.
Selain itu, Luluk juga mempertanyakan ide awal impor beras.
Sebab, menurut Luluk ide tersebut tidak tepat jika dikeluarkan dalam kondisi seperti ini.
"Kalau teman-teman bisa lihat sejak pertama tentang ide beras ini kan yang mengumumkan ke publik kan Menko, marilah kita tanya kepada Kemenko ide di balik ini semuanya apa selain kekhawatirannya bahwa akan ada musibah, bencana, atau hal-hal yang lain," ujar Luluk.
Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengimpor beras 1-1,5 juta.
Ia mengatakan langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19.
Belakangan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun pasang badan terkait kebijakan ini.
Ia menyebut keputusan impor tersebut diambil melalui perhitungan matang. [Democrazy/cnn]
