DEMOCRAZY.ID
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra lantas menepis tudingan Jhoni Allen Marbun.
Herzaky Mahendra Putra menyebutkan, tuduhan yang disampaikan Jhoni Allen Marbun tidak berdasar.
"Kubu sebelah tuh apa aja dilempar sama dia, tuduhan-tuduhan nya udah ga jelas," kata Herzaky Mahendra Putra saat dikonfirmasi.
Herzaky Mahendra Putra lantas menyampaikan, tudingan yang disampaikan Jhoni Allen Marbun sebatas 'nyanyian sumbang'.
Berkenaan dengan mahar Pilkada tersebut, sebetulnya kata dia, Jhoni Allen Marbun selama masih menjadi kader Partai Demokrat semestinya melaporkan hal tersebut kepada mahkamah partai.
Di samping itu, Herzaky juga menyebutkan, berdasarkan aturan partai politik, sumber pendanaan partai berasal dari tiga pos.
"Kan juga (keuangan partai politik) ada 3 sumber ya, ada iuran anggota, ada sumbangan sukarela, ada APBN dan APBD," kata Herzaky.
Oleh karena itu, bila ada sumber uang yang tidak sesuai dengan aturan semestinya seluruh kader melapor ke BPOKK.
"Kalau tidak sesuai dengan itu atau ada oknum ya silahkan mengadu ke BPOKK," kata dia.
Sebelumnya, Jhoni Allen Marbun mengaku dirinya mendengar langsung dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Gedung DPP Partai Demokrat di Proklamasi berasal dari mahar Pilkada. Dirinya mendengar kabar tersebut saat bertemu dengan SBY di Cikeas pada 16 Februari 2021 lalu.
Lantas, mendengar hal tersebut, Jhoni Allen Marbun mengaku kaget mempertanyakan mengapa pembangunan Gedung DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi harus mengambil dari keringat DPC dan Fraksi di tingkat satu dan dua.
Sementara, selama 10 tahun SBY menjadi presiden tidak pernah terbesit untuk membangun Gedung DPP Partai Demokrat.
"Termasuk mahar Pilkada, beliau (SBY) katakan membeli kantor di proklamasi. saya kaget. loh bapak waktu itu presiden 10 tahun kok enggak mikirin kantor? kenapa harus daru keringat dari DPC? dan iuaran Fraksi dari tingkat satu tingkat dua," kata Jhoni Allen Marbun.
Oleh karenanya, Jhoni Allen Marbun menyebutkan, seluruh kader Partai Demokrat mengusulkan KLB Deli Serdang harus segera digelar untuk membenahi kembali partai tersebut.
"Kami lebih memilih KLB itu karena lebih cepat karena itu permintaan unsur DPC dan DPD dan pendiri dan unsur sayap sesuai dengan ketentuan 1/2 n + 1 dan atau 2/3 dari DPD," tutur Jhoni Allen Marbun. [Democrazy/pkry]
