Jokowi Minta Kekerasan di Myanmar Dihentikan, Aktivis Malari 74: Tolong Kasih Cermin ke Presiden Biar Bisa Ngaca! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Minggu, 21 Maret 2021

Jokowi Minta Kekerasan di Myanmar Dihentikan, Aktivis Malari 74: Tolong Kasih Cermin ke Presiden Biar Bisa Ngaca!

Jokowi Minta Kekerasan di Myanmar Dihentikan, Aktivis Malari 74: Tolong Kasih Cermin ke Presiden Biar Bisa Ngaca!

Jokowi-Minta-Kekerasan-di-Myanmar-Dihentikan-Aktivis-Malari-74-Tolong-Kasih-Cermin-ke-Presiden-Biar-Bisa-Ngaca

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dikasih cermin atas pernyataannya yang meminta kekerasan di Myanmar dihentikan.

Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataannya, Ahad (21/3/2021). 


“Kekerasan terjadi di berbagai daerah ketika Jokowi berkuasa seperti di Papua, pembunuhan enam Laskar FPI, demo menolak Omnibus Law maupun lainnya,” ungkapnya.


Kata tahanan politik era Soeharto ini, pernyataan Jokowi yang meminta kekerasan di Myanmar dihentikan justru ditertawai para pemimpin negara ASEAN. 


“Para pemimpin negara ASEAN tahu sikap represif yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap rakyatnya sendiri,” jelas Salim.


Salim mengatakan, para pemimpin negara ASEAN juga tahu sikap Presiden Jokowi yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan dalam menghadapi warganya yang protes ke penguasa. 


“Di era teknologi terbuka sekarang ini informasi bisa diakses oleh berbagai pihak termasuk kejadian di Indonesia,” ungkap Salim.


Presiden Jokowi menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada masyarakat Myanmar atas jatuhnya korban akibat bentrokan antara polisi dan rakyat.


Indonesia pun mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan.


“Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar,” ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/3/2021). [Democrazy/suaranasional]