DEMOCRAZY.ID
"SBY mendesain seluruh ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan AHY sebagai ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi," kata Jhoni dalam keterangan videonya, Senin (1/3).
Jhoni mengatakan Kongres V Demokrat kala itu sama sekali tak membahas mengenai tata tertib acara hingga syarat cara pemilihan ketua umum.
Bahkan, forum laporan pertanggungjawaban dari SBY sebagai ketua umum sebelumnya saat itu tidak digelar.
Justru yang terjadi sebaliknya, Jhoni mengaku para peserta kongres yang diklaim tidak punya hak suara diusir dari area setelah SBY berpidato.
"Semestinya seluruh peserta kongres memiliki hak bicara. Padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat," kata dia.
Melihat hal itu, Jhoni menilai AHY yang berstatus sebagai ketua umum saat ini tidak pernah berupaya mendaki ke puncak.
AHY, kata dia, juga tidak mengetahui cara untuk 'turun gunung' sehingga isu-isu yang berkaitan dengan kudeta Partai Demokrat harus dihadapi langsung SBY.
"Makanya AHY berada di 'puncak gunung', tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara 'turun gunung', sehingga bapaknya, SBY, yang saya hormati menjadi 'turun gunung'. Inilah yang saya sebut krisis kepemimpinan," kata Jhoni.
Oleh karena itu pula, Jhoni mendukung wacana gelaran kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Ia menilai KLB menjadi solusi konstitusional mengembalikan Demokrat menjadi partai demokratis, terbuka, dan modern.
"KLB solusi konstitusional untuk mengembalikan Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis, terbuka, dan modern," kata dia.
Sebagai informasi, Jhoni Allen merupakan satu dari enam kader Partai Demokrat yang telah diberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat.
Selain Jhoni, terdapat kader lain seperti Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya hingga Marzuki Ali juga telah diberhentikan. [Democrazy/cnn]
