Ini Dia Operasi Terselubung Amandemen UUD 45 untuk Jabatan Presiden 3 Periode | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 19 Maret 2021

Ini Dia Operasi Terselubung Amandemen UUD 45 untuk Jabatan Presiden 3 Periode

Ini Dia Operasi Terselubung Amandemen UUD 45 untuk Jabatan Presiden 3 Periode

Ini-Dia-Operasi-Terselubung-Amandemen-UUD-45-untuk-Jabatan-Presiden-3-Periode

DEMOCRAZY.ID - Saat ini ada operasi terselubung amandemen UUD 45 khususnya memberikan peluang presiden menjabat tiga periode.

“Wacana amandemen UUD 45 dengan dalih mengembalikan GBHN tetapi di dalamnya untuk memberikan peluang jabatan presiden tiga periode,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Jumat (19/3/2021).


Menurut Muslim, kelompok yang menginginkan kembali kepada UUD 45 akan dimanfaatkan pendukung jabatan Presiden tiga periode. 


“Ada permainan cantik dengan memanfaatkan kelompok pendukung UUD 45 yang asli dengan penggalangan opini,” jelasnya.


Kata Muslim, amandemen UUD 45 dengan mengembalikan GBHN maupun memberikan peluang jabatan Presiden tiga periode melibatkan para akademisi. 


“Para pakar dari berbagai universitas akan memberikan pendapatnya di publik tentang pentingnya amandemen UUD 45 termasuk di dalamnya mengembalikan GBHN maupun peluang jabatan Presiden tiga periode,” ungkapnya.


Melibatkan para akademisi, kata Muslim untuk mendapatkan legitimasi yang kuat perlunya amandemen UUD 45. 


“Kalangan politisi belum bermain dalam opini publik, dan kalangan pengamat maupun lembaga survei yang menggalang opini jabatan Presiden tiga periode,” jelas Muslim.


Muslim mengatakan, untuk mendukung jabatan presiden tiga periode juga melakukan penggalangan opini di media sosial. 


“Media sosial menjadi salah satu pilihan untuk menggalang opini jabatan Presiden tiga periode,” ungkapnya.


Ia mengatakan, secara kalkulasi politik di DPR, partai pendukung koalisi kemungkinan besar mendukung jabatan tiga periode. 


“Selama ini undang-undang yang diajukan pemerintah tanpa halangan apapun di DPR. Semua mendukung pemerintah,” pungkasnya. [Democrazy/suaranasional]