DEMOCRAZY.ID
Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum mengesahkan pengurus Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Moeldoko.
Langkah Marzuki Alie dan lima orang lainnya yang mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dinilai salah satu proses menuju pengesahan pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko oleh Kemenkumham.
"Kalau menurut saya ada beberapa poin, tapi yang paling kelihatan kan ketika kemarin Marzuki Alie mencabut gugatannya itu merupakan salah satu proses menuju ke sana," ujar Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo, Rabu (24/3/2021).
Sebab, dinilai lucu jika gugatan itu belum dicabut Marzuki Alie dan kawan-kawan, sementara Kemenkumham mengesahkan pengurus partai hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu.
"Kalau gugatan itu masih ada di pengadilan, tapi ternyata besoknya Kumham menyetujui atau mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin oleh Pak Moeldoko, ya ada yang dituntut Marzuki Alie dan kawan-kawan jadi Pak Moeldoko ini yang bikin enggak lucunya.Jadi menurut saya apa yang terjadi kemarin adalah rangkaian menuju ke sana, kita tunggu saja," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat versi KLB atau kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems menjelaskan bahwa gugatan Marzuki Alie kepada AHY atas pemecatan eks ketua DPR RI itu dianggap tidak berarti lagi.
Sebab, hasil KLB sekaligus menyepakati untuk mendemisionerkan AHY dan kepengurusan yang dia pimpin.
Langkah Marzuki Alie yang mencabut gugatan itu pun mendapat tanggapan dari kubu AHY.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra bersyukur akhirnya Marzuki Alie sadar bahwa legal standing gugatan itu dinilai lemah. [Democrazy/sdnw]
