DEMOCRAZY.ID
Sebab ia menilai, jika pemerintah mengabulkan dan mengesahkan kepengurusan kubu Moeldoko maka Demokrat sikap politiknya akan menjadi partai koalisi pemerintah.
Dengan demikian, PKS akan jadi satu-satunya partai oposisi pemerintah.
Itu pun hanya kekuatan minoritas yang nyaris tak berarti, sehingga tentunya prinsip check and balances tidak mungkin berjalan dengan baik.
"Memang tidak ada aturannya berapa banyak partai yang dibolehkan untuk menjadi anggota koalisi pemerintah. Sekarang ini pemerintah boleh saja merangkul semua partai. Ini bisa membuat checks and balances lemah atau bahkan mati. Ini harus dipikirkan agar ada aturan tentang (batasan parpol koalisi pemerintah) itu," kata Saiful Mujani kepada awak media, Sabtu, 13 Maret 2021.
Memang, kata dia, bisa saja anggota koalisi pemerintah berperan sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah dan bisa mengontrol.
Namun, dalam praktiknya tak mudah, dan tidak cukup independen.
Apalagi, check and balances itu lebih dapat diperankan partai yang berada di luar koalisi.
Mujani menambahkan, kekuatan partai oposisi di DPR memang tidak mesti harus mayoritas. Namun, harus cukup besar.
Kalau mayoritas dan kuat sekali, bisa membuat pemerintahan tak jalan atau deadlock.
Menurut dia, kekuatan oposisi, idealnya mencapai 40-45 persen anggota DPR dari partai bukan pendukung pemerintah.
Ia bilang kekuatan oposisi saat ini yang paling kecll. Bahkan, kata dia, hal ini sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kekuatan PKS dan Demokrat di DPR hanya sekitar 15 persen. Ini merupakan jumlah yang paling kecil sejak (zaman) presiden SBY,” imbuhnya. [Democrazy/wrte]
