DEMOCRAZY.ID
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritik pengelolaan tanah oleh PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
"Dalam Reforma Agraria istilah kelola itu tidak ada. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) itu diberikan dalam bentuk hak atas tanah secara penuh," kata Sekjen KPA Dewi Kartika kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Selain itu, dia menilai bahwa PP Pemuda Muhammadiyah bukan subjek bagi Reforma Agraria.
Hal ini karena objek reforma agraria harus terlebih dahulu diberikan kepada petani tak bertanah.
"PP Pemuda Muhammadiyah secara institusi bukan subyek yang tepat bagi RA. Sebab, Tanah objek RA wajib diberikan terlebih dahulu kepada petani tidak bertanah, petani gurem, penggarap, nelayan tradisional, masyarakat miskin, masyarakat lokal dan masyarakat adat. Merekalah yang paling berhak," ungkapnya.
Selain itu, Dewi juga menyoroti lokasi tanah yang akan dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Menurutnya, tanah tersebut telah lama digarap oleh masyarakat.
"Lokasi tersebut telah digarap sejak lama oleh masyarakat, telah menjadi kampung serta desa-desa definitif. Artinya, masyarakat setempatlah dan kelompok prioritas di atas yang paling berhak," tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Muslim Arbi menduga pemerintah sengaja memberikan tanah sebesar itu agar Pemuda Muhammadiyah tidak lagi kritis terhadap pemerintah.
“Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto (Cak Nanto) dikasih jabatan komisaris Istaka Karya dan sekarang Pemuda Muhammadiyah diminta kelola lahan 19 ribu hektare. Ini artinya Pemuda Muhammadiyah kena suap penguasa agar tidak kritis terhadap pemerintah,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Rabu (24/3/2021).
Menurut Muslim, Jokowi mengetahui banyak kader Pemuda Muhammadiyah yang tidak suka terhadap pemerintah sekarang ini.
“Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menggunakan politik jawa dengan merangkul dengan meminta Pemuda Muhammadiyah mengelola tanah 19 ribu hektare,” jelasnya.
Muslim mengatakan, Pemuda Muhammadiyah tidak bersuara kritis setelah Cak Nanto mendapat jabatan Komisaris Istaka Karya.
“Persoalan persidangan HRS, Pemuda Muhammadiyah tidak berkomentar. Kalaupun ada kader Pemuda Muhammadiyah yang memberikan komentar di media itu atas nama pribadi bukan organisasi,” ungkapnya. [Democrazy/suaranas]
