Demokrat Minta Moeldoko dan Sekutunya Merenung Sejenak: Setiap Pencuri adalah Bajingan! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Rabu, 31 Maret 2021

Demokrat Minta Moeldoko dan Sekutunya Merenung Sejenak: Setiap Pencuri adalah Bajingan!

Demokrat Minta Moeldoko dan Sekutunya Merenung Sejenak: Setiap Pencuri adalah Bajingan!

Demokrat-Minta-Moeldoko-dan-Sekutunya-Merenung-Sejenak-Setiap-Pencuri-adalah-Bajingan

DEMOCRAZY.ID - Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat kembali menyinggung Moeldoko dan kubunya.

Kali ini, Andi Arief meminta Moeldoko dan pendukungnya untuk merenungkan pesan seorang filsuf.


"Bagus buat Pak Moeldoko dkk renungi pesan seorang filosof bahwa: 'Setiap bajingan bukanlah pencuri, tetapi setiap pencuri adalah bajingan'," tulisnya di akun Twitter @Andiarief__ pada Rabu, 31 Maret 2021.


Seperti diketahui, kini kubu Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono tengah menunggu putusan Kementerian Hukum dan HAM soal pengesahan hasil KLB Deli Serdang.


Sebelumnya, Andi Arief sendiri telah merespons soal itu.


Dalam cuitannya, Arief meminta seluruh kader untuk mengawal soal putusan Kemenkumham tersebut.


"Kepada seluruh kader, sesuai dengan permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tgl 6 April 2021 (bisa lebih cepat)," kata Andi Arief.


Ia pun meminta para kader untuk tetap waspada sebab ada indikasi bahwa Kantor DPP Demokrat akan direbut.


"Tetap waspada karena ada indikasi Kantor DPP akan direbut paksa," lanjutnya.


Berdasarkan informasi terbaru, Kemenkumham akan mengumumkan putusan soal sah atau tidaknya KLB Deli Serdang hari ini, Rabu, 31 Maret 2021.


Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM  akan menyampaikan langsung keputusan tersebut.


Disebut pula bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD akan turut hadir.


Selain itu, akan hadir pula Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R. Muzhar.


Putusan Kemenkumham tentunya akan mengantar kisruh Demokrat ke babak baru sebab nantinya akan terlihat klaim kubu mana yang direstui negara. [Democrazy/trk]