DEMOCRAZY.ID
Ketika itu Yusril Ihza Mahendra masih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Yusril saat itu sedang mengendarai mobil seorang diri.
Tiba-tiba ia diberhentikan polantas di Jalan Pemuda di Rawamangun, Jakarta Timur. Diberhentikan, Yusril mematuhi perintah polantas tersebut.
Polantas itu lalu meminta Yusril Ihza Mahendra menunjukkan surat izin mengemudi (SIM).
"Saya tunjukkan SIM ada. STNK ada. Saya katakan apa masalahnya dengan saya," cerita Yusril dikutip dari YouTube Yusril DotTV berjudul "Yusril Ihza Mahendra - Pengalaman Unik Ditilang".
Polantas lalu mengatakan bahwa Yusril melanggar garis lalu lintas di jalan. Yusril membantah pernyataan si polantas. Menurut Yusril, dirinya tidak melanggar karena garis lalu lintasnya putus-putus.
Berdasarkan aturan, jika ada garis putus-putus di jalan maka kendaraan diperbolehkan berpindah jalur. Dan Yusril menganggap tetap mematuhi aturan itu.
Petugas itu tetap berkeras Yusril melanggar lalu lintas. Sementara Yusril pun tetap pada pendiriannya bahwa dirinya tidak melanggar marka jalan.
Akhirnya polantas itu memutuskan mengeluarkan surat tilang untuk Yusril Ihza Mahendra. Yusril disidang di PN Jakarta Timur.
Datanglah Yusril Ihza Mahendra ke PN Jaktim untuk menjalani sidang kasus tindak pidana ringan itu. Sampai pukul 13.00, sidang belum juga dimulai.
Orang-orang yang ingin menjalani sidang tilang mulai gelisah. Di saat seperti itu, kata Yusril, berkeliaran lah para calo.
Calo itu menawari bantuan ke Yusril untuk mempermudah proses pengambilan tilang.
Si calo meminta upah Rp 50 ribu untuk menyelesaikan masalah tilang Yusril. Namun Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menolak.
"Saya mau mengikuti sidang tilangnya seperti apa," elak Yusril kala itu.
Ketika itu belum banyak yang mengenal Yusril. Sampai-sampai ada seorang yang menganggap Yusril adalah sopir taksi yang kena tilang.
Sidang akhirnya dimulai. Hakim menanyakan apakah Yusril mengakui kesalahannya.
Pada sidang itu, Yusril tetap tidak merasa bersalah.
Jika Yusril tidak mengakui kesalahannya, hakim mengatakan, sidang akan berlangsung bertele-tele.
"Ya gapapa saya bilang," kenang Yusril.
Sidang akhirnya ditunda pekan depan untuk memanggil polisi yang menilang Yusril.
Pada waktu itu, polisi yang dihadirkan dua orang. Padahal kata Yusril yang menilangnya hanya satu orang.
Yusril pun keberatan dengan hadirnya dua polisi itu. Namun sidang tetap dilanjutkan dan kedua polisi itu menyatakan Yusril melanggar marka jalan.
Hakim akhirnya memutuskan Yusril Ihza Mahendra bersalah dengan membayar denda Rp 30 ribu. Tidak terima, Yusril mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
"Hakimnya kaget. karena waktu belum banyak yang mengenal saya," kenang Yusril.
Menurut Yusril, sidang tindak pidana ringan tidak ada proses banding melainkan langsung ke kasasi di tingkat MA. Kasus itu pun sampai ke tingkat kasasi di MA.
Yusril mengatakan, kasus itu mengendap lama di MA hampir 8-9 tahun.
Akhirnya setelah 8-9 tahun, menjelang Yusril menjadi Menteri Kehakiman, MA memutus perkara tersebut.
Hakim MA menyatakan Yusril tidak bersalah. Tidak lama setelah putusan MA keluar, Yusril Ihza Mahendra diangkat sebagai Menteri Kehakiman.
Saat itu Menteri Kehakiman membawahi institusi pengadilan. Baru di tahun 2004, kata Yusril, ada pemisahan antara eksekutif dengan yudikatif.
"Sempat orang-orang berseloroh apa jadinya jika perkara ini masih berlanjut anda jadi Menteri Kehakiman dan perkara itu berjalan begitu lama," kata Yusril.
"Bagi saya prinsip harus ditegakkan. Hukum tidak bisa dipermainkan dan saya tidak mau kompromi. Kalo saya merasa benar sampai kiamat pun saya akan bertahan apapun resikonya," terang Yusril. [Democrazy/sra]
