DEMOCRAZY.ID
Kala mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut melihat, nama yang tertera di sana adalah Marwan Batubara--Sekretaris TP3--yang meneleponnya.
Melalui Marwan, Abdullah mendapatkan kabar bahwa seorang staf di Sekretariat Negara mengabarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah bersedia menerima jajaran TP3 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/3) pukul 10.00 WIB.
Jokowi, kata Abdullah, bersedia ditemui untuk berdialog mengenai kasus penembakan 6 laskar FPI yang tewas di tangan polisi saat bentrok di Tol Cikampek KM 50 awal Desember 2020 lalu.
Mendengar kabar tersebut, Abdullah lantas menghubungi jajaran TP3 lainnya seperti mantan Ketua MPR Amien Rais dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi.
Amien Rais yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi, ikut menyanggupi untuk datang ke Istana. Abdullah mengatakan saat dikabari soal sambutan istana tersebut, Amien kebetulan sedang ada di Jakarta.
"Pak Amien kan Penasihat TP3 dan kebetulan beliau ada di Jakarta sehingga beliau ikut ke istana," kata Abdullah usai pertemuan di Istana Negara, Selasa (9/3)
Melihat hal itu, Abdullah yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, bersama Amien Rais dan sejumlah tokoh TP3 kemudian menyiapkan pelbagai hal teknis pada Senin malam.
Hal-hal teknis itu antara lain melakukan tes PCR Covid-19 hingga menyiapkan pernyataan sikap resmi TP3 untuk dibacakan di depan Jokowi.
Pernyataan sikap yang disusun itu pada intinya TP3 memiliki keyakinan bahwa 6 laskar FPI telah dibunuh melawan hukum dan adanya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara.
"Tidak ada persiapan serius. Kami siapkan satu lembar pernyataan yang dibacakan di depan presiden," kata Abdullah.
Abdullah menceritakan pihaknya bisa bertemu dengan Jokowi tak lepas dari kegigihan para jajaran TP3 yang sudah berkali-kali berkirim surat kepada Sang Kepala Negara.
"Tidak ada acara lobi-lobi [jalur khusus] agar kami bisa menemui presiden hari ini," tekan Abdullah.
Ia menjelaskan TP3 sudah mengirimkan surat ke pihak Istana pada 4 Februari 2021 lalu untuk bertemu Presiden Jokowi membahas penuntasan peristiwa enam laskar FPI tewas ditembak di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Selang beberapa waktu kemudian, Abdullah mengaku menerima surat balasan dari Kemenko Polhukam terkait permintaan bertemu dengan Jokowi pada 24 Februari 2021.
Dalam surat itu, TP3 diminta Kemenko Polhukam mendatangi Bareskrim Polri untuk mendiskusikan kematian enam orang laskar FPI.
Tak puas, TP3 lantas mengirimkan surat kembali ke Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021 lalu agar digelar pertemuan membahas kasus 6 Laskar FPI.
"Kemungkinan pertama, surat TP3 yang lalu tidak sampai ke presiden tapi hanya ke Menkopolhukam. Itu lah sebabnya surat TP3 dijawab oleh Menko Polhukam," kata Abdullah.
Selain itu, Abdullah juga mengatakan pihak Istana baru merespons surat itu kemungkinan karena akan digelarnya agenda Mubahalah dan rencana tahlilan nasional pada 16 Maret 2021 nanti.
"Itu kemungkinan membuat presiden mau terima TP3," kata dia. [Democrazy/cnn]
