DEMOCRAZY.ID
Menurut Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang itu, kegaduhan yang terjadi akibat narasi menyesatkan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"SBY dan AHY melalui corong-corong jurubicaranya telah membangun narasi yang menyesatkan, antara lain; menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat; menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat Not For Sale; menuduh Kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar; dan tuduhan tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," kata Jubir Partai Demokrat kubu Moeldoko, M Rakhmad di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
Rakhmad mengungkapkan, SBY dan AHY telah memaksa kader-kader Partai Demokrat menanda-tangani surat surat pernyataan yang disertai dengan ancaman ancaman dan/atau pemecatan.
Menurut dia, tindakan tersebut lah yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan keresahan.
"Pernyataan dan cara cara yang tidak bertanggung-jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan ditengah tengah masyarakat, disaat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," ujarnya.
Karena itu, mewakili Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rakhmad meminta maaf.
Dia meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan.
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," kata Rakhmad. [Democrazy/dtk]
