DEMOCRAZY.ID
Menurutnya, sebelum wacana presiden tiga periode mencuat, terlebih dahulu pemindahan Ibukota Negara diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan politisi Partai Golkar itu usai diskusi Forum Legislasi bertajuk “Pembahasan RUU IKN jadi Perioritas” di Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021).
“Ini pemindahan ibukota tidak ada kaitannya dengan isu presiden tiga periode. Presiden (Jokowi) itu sudah jauh hari mau memindahkan ibu kota negara,” jelasnya.
Misbakhun menjelaskan, isu jabatan presiden tiga periode dengan pemindahan ibu kota itu sama sekali tidak nyambung.
“Saya sih menilai kaitanya dengan presiden tiga periode kayak Jaka Sembung bawa gitar, artinya nggak nyambung,” cetusnya.
Menurut anak buah Airlangga Hartarto itu, Presiden Jokowi adalah orang yang taat konstitusi hukum dan Undang-Undang (UU).
“Pak Jokowi sudah menyatakan taat kepada konstitusi, jadi saya lihat tidak ada kaitannya dengan isu presiden tiga periode,” tegasnya.
Selain itu, Misbhakun juga menyebutkan bahwa ibukota kota di Kaltim sudah dalam proses pembangunan.
“Pemindahan ibukota ini sebanarnya sudah dalam tahap pembangunan, harapan pak Presiden itu bisa selesai pada tahun 2024,” ungkapnya.
Menurutnya, jika pemindahan ibu kota ini benar-benar terjadi maka akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia.
Sebab, negara-negara lain seperti di Eropa sudah jauh lebih dulu berhasil memindahkan ibu kota negaranya dengan alasan pemerataan pembagunan dan ekonomi.
“Bagi kita ini adalah pengamalan sejarah baru, mengganti dan memindahkan ibu kota, karena Amerika sebelumnya juga punya ibu kota yang baru,” tuturnya.
“Itu di Amerika, setelah selesai memindah ibu kota dari Washington ke New York pembangunan luar biasa. Saya melihat bagaimana pengelolaan dan pembangunannya,” lanjutnya.
Meski demikian, tambah Misbakhun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) masih dalam tahap pembahasan di tingkat fraksi.
“Tapi saya yakin semua fraksi menyetujui RUU IKN, apalagi partai di luar pemerintah sudah beberapa juga menyetujui RUU ini,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, setelah Ibukota negara selesai dipindahkan ke Kaltim, selanjutnya Jakarta akan menjadi sentral ekonomi.
“Berikutnya Jakarta akan menjadi ibu kota ekonomi, pemerintahnya saja pindah. Sama dengan Washington ke New Nyork,” kata Misbakhun.
“Maka pemindahan itu upaya pergerseran, ini salah upaya meng-set ulang kembali, bahwa pusat Indonesia itu hanya di Jawa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun.
Sebanyak Rp89,4 triliun (19,2 persen) berasal dari APBN, Rp253,4 triliun (54,4 persen) melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp123,2 Triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta. [Democrazy/pjst]
