Begini Tanggapan Pengamat Soal Jokowi Kerap Tinjau Vaksinasi Massal ke Daerah | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Rabu, 24 Maret 2021

Begini Tanggapan Pengamat Soal Jokowi Kerap Tinjau Vaksinasi Massal ke Daerah

Begini Tanggapan Pengamat Soal Jokowi Kerap Tinjau Vaksinasi Massal ke Daerah

Begini-Tanggapan-Pengamat-Soal-Jokowi-Kerap-Tinjau-Vaksinasi-Massal-ke-Daerah

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini kerap meninjau langsung vaksinasi massal Covid-19 di daerah-daerah.

Muncul pertanyaan, apakah kunjungan Jokowi ke daerah-daerah tersebut bermuatan politis, menyusul isu wacana jabatan tiga periode Presiden Jokowi?


Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, bahwa jika isu wacana jabatan presiden tiga periode itu benar, maka masyakarat harus menolaknya.


"Kalau maju Pilpres lagi janganlah. Kalau maju 3 periode ya masyarakat bukan hanya menolak, tapi menggugat terkait apa yang sudah dinyatakan Jokowi yaitu tak akan maju lagi," kata Ujang, Selasa (23/3/2021).


Ia menilai, kedatangan Jokowi ke daerah-daerah untuk meyakinkan masyakarat terkait program vaksinasi. Pasalnya, kata Ujang, banyak masyarakat yang masih ragu dengan program vaksinasi.


"Karena selama ini publik banyak yang takut apakah aman atau tidak, terkait kadaluarsa dan sebagainya itu. Karena keraguan-keraguan harus dijawab oleh presiden," ucapnya.


"Dengan cara apa, dia vaksin sendiri langsung di depan rakyat disaksikan melalui televisi. Juga sekarang Jokowi keliling kemana-mana untuk meyakinkan bahwa vaksinasi itu berjalan dengan sukses," sambungnya.


Bahkan soal halal dan haram juga masih jadi perdebatan, sehingga Jokowi harus meyakinkannya.


"Karena kan banyak perdebatan apalagi soal AztraZeneca halal haram dan sebagainya butuh keyakinan dari masyarakat. Terkait hal tersebut MUI mengatakan haram dan boleh karena darurat. Tapi tetap rakyat kan tidak mau tahu ini yang harus diyakinkan oleh pemerintah maupun oleh ulama," katanya. [Democrazy/sra]