Baru Juga Dilantik Jadi Walikota, Ratusan Warga Solo Langsung Minta Ganti Rugi ke Gibran Gegara Ini | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Selasa, 09 Maret 2021

Baru Juga Dilantik Jadi Walikota, Ratusan Warga Solo Langsung Minta Ganti Rugi ke Gibran Gegara Ini

Baru Juga Dilantik Jadi Walikota, Ratusan Warga Solo Langsung Minta Ganti Rugi ke Gibran Gegara Ini

Baru-Juga-Dilantik-Jadi-Walikota-Ratusan-Warga-Solo-Langsung-Minta-Ganti-Rugi-ke-Gibran-Gegara-Ini

DEMOCRAZY.ID - Ratusan warga bantaran rel kereta api yang berada di wilayah Joglo dan Nusukan Kecamatan Banjarsari, Solo meminta meminta kejelasan mengenai proyek rel layang Joglo.

Mega proyek itu jadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di bawag kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.


Warga meminta nantinya ada ganti rugi. Seandainya direlokasi, warga minta tetap bisa bersama-sama lagi tidak terpencar-pencar. 


"Kalau kecewa, pasti kecewa. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau ini sudah keputusan pemerintah," ujar Ketua RT 01 RW 18 Nusukan, Suradi, Selasa (9/3/2021).


Pemkot diminta untuk memperhatikan nasib warga yang terdampak proyek. 


Karena warga sudah tinggal di sini (bantaran rel-red) cukup lama dan selama ini tidak ada masalah. 


Rata-rata mereka sudah tinggal di sini lebih dari 10-20 tahun. Kasihan jika proyek dimulai dan warga diminta untuk pindah tapi belum ada tempatnya.


"Kalau bicara masalah hak, kami memang tidak punya hak. Tapi kalau masalah kemanusiaan, tentunya harus menjadi pertimbangan pemerintah," kata dia. 


Di wilayah Kelurahan Nusakan ada ratusan kepala keluarga (KK) yang terkena dampak. Karena dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga yang tinggal. 


"Satu RT itu bisa 75 persen hilang. Kalau keinginan warga pemerintah mencarikan tempat biar bisa berkumpul lagi, banyak warga yang sambat ke saya," paparnya.


Meski tinggal di area yang tidak diperbolehkan, namun warga tetap rutin membayar pajak bumi bangunan (PBB) ke pemerintah. 


Bahkan secara administrasi kependudukan juga terdaftar sebagai warga Solo bukan warga liar.


"Kalau memang tidak boleh, harusnya dari awal. Kami rutin membayar PBB dan diakui sebagai warga Nusukan, Solo," terang dia. 


Hal senada juga disampaikan warga Kelurahan Joglo, Purwo Wiyota. Ia, meminta pemerintah memperhatikan warga yang terkena dampak proyek rel layang.


"Kalau bisa ada ganti rugi atau pemerintah bisa mencarikan tempat buat kami. Saya tinggal di sini sudah lebih dari 15 tahun," imbuh warga RT 02 RW 10 Kelurahan Joglo.


Warga setuju dan tidak masalah dengan proyek rel layang Joglo. Tapi kalau bisa warga diperhatikan dengan dicarikan tempat tinggal.


"Sejauh ini belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah. Kalau dari warga harapannya seperti itu," sambung dia. 


Sementara itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan jika proyek rel layang Joglo merupakan program kerja prioritas pemerintah kota. 


"Jadi prioritas, karena tingkat kemacetan di sana sudah luar biasa. Saat ini terus kami matangkan," pungkas dia. [Democrazy/sra]