Andi Mallarangeng: Hambalang Tak Ada Urusannya dengan Ibas!

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai apa yang disampaikan kubu Moeldoko merupakan pengalihan isu.

"Ini cuma pengalihan isu. Pak Moeldoko dan pendukung KLB abal-abalnya tidak mampu menjelaskan kepada publik mengapa KLB abal-abal itu tidak abal-abal. Berapa banyak pemilik suara, ketua-ketua DPD dan DPC yang hadir dalam KLB tersebut, dan siapa saja. Juga, apakah penyelenggaraan KLB tersebut sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham," kata Andi kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

"Pak Moeldoko dan gerombolannya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mungkin dia sebagai orang luar dan bukan kader partai, tidak pernah berkeringat di PD, tidak ada kontribusi terhadap PD, tidak mengerti manifesto politik PD, dan elektabilitasnya nol koma persen, tiba-tiba dipilih menjadi ketum PD," lanjut Andi.

Andi Mallarangeng menegaskan Ibas tidak ada kaitannya dengan kasus Hambalang. 

Soal Anas Urbaningrum, Andi menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru menyelamatkan partai ketika ada kasus tersebut.

"Lalu mereka justru menyerang membabi-buta kepada SBY, AHY atau Ibas. Kalau soal Hambalang, itu tidak ada urusan sama sekali dengan Ibas. Kalau Pak SBY, justru Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, melakukan penyelamatan terhadap partai, karena Saudara Anas sebagai ketum terkena masalah hukum. Soal ada yang tersangkut soal Hambalang tapi sampai sekarang belum dihukum, mestinya juga dicek kader-kader partai lain yang juga terungkap di persidangan dan sudah menjadi pemberitaan yang luas. Orangnya jelas kok," ujarnya.

Kasus Hambalang itu juga menyeret Andi Mallarangeng. Andi menyebut telah menjalani hukuman tersebut dengan baik.

"Saya sendiri ketika dinyatakan dicekal, saat itu bahkan belum dinyatakan sebagai tersangka karena persoalan Hambalang, langsung mengundurkan diri sebagai Menpora dan juga dari jabatan saya di Partai Demokrat sebagai Sekretaris Dewan Pembina, tapi tetap sebagai anggota Partai Demokrat," kata Mantan Menpora itu.

"Oleh pengadilan, saya dinyatakan harus bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di Kemenpora, dianggap tidak melakukan pengawasan dengan baik. Saya dihukum 4 tahun penjara tetapi saya tidak diminta mengembalikan satu rupiah pun kepada negara, karena saya tidak menerima uang, tidak menyuruh menerima uang, dan tidak dilapori akan adanya penerimaan uang dari siapapun. Hukuman itu telah saya jalani dengan baik," lanjutnya. [Democrazy/dtk]