DEMOCRAZY.ID
Hal itu dikatakan AHY menanggapi pernyataan Ketua Umum PD hasil KLB, Moeldoko yang menyebut alasan dia menerima pinangan sebagai Ketua Umum karena adanya pertentangan ideologi di tubuh PD yang disampaikan melalui media sosial pribadinya.
Menurut AHY, kebohongan kubu KSP Moeldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru.
Bahkan sejak awal, seluruh kader Demokrat yakin bahwa KSP Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika ke-perwiraan dan keprajuritan.
"Namun, namun kini, para kader Demokrat dan juga masyarakat luas, juga mempertanyakan mohon maaf kapasitas KSP Moeldoko; bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," ucapnya dalam jumpa pers di Kantor DPP, Jakarta, Senin (29/3/2021).
Dia menuturkan, konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah. Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi.
"Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum," ungkapnya.
Ini artinya, kata AHY, KSP Moeldoko bohong lagi. Menurutnya, jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, kemudian ke depan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru.
"Menjadi “mesin” yang memproduksi fitnah, hoax dan adu domba. Di sisi lain, jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik," ujarnya.
"Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini," sambung AHY.
AHY menuturkan, sebenarnya pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi.
Tapi nampaknya, KSP Moeldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya; justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru, untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu: pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat, dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini.
Dia menegaskan, selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula pihaknya akan bersatu padu melawannya.
Akhirnya, AHY merasa perlu menyampaikan bahwa Partai yang dipimpinnya ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan lainnya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat.
"Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapatkan keadilan yang sejati, adalah sesuatu yang juga sangat serius, dan fundamental. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai dengan tuntas," ujarnya.
"Itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan proses yang tidak sederhana. Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau memperkeruh situasi yang ada. Karena faktanya, kubu KSP Moeldoko masih terus melakukan manuver politik, menghasut, mengadu domba, melempar fitnah, dan mendiskreditkan Partai Demokrat," pungkasnya. [Democrazy/sdnw]
