DEMOCRAZY.ID
Propaganda tersebut digencarkan KSB dengan menyerang langsung kepada tiga sasaran penting, sebagai sikap perlawanan kepada TNI dan Polri yang bertugas.
“Pertama, kepada aparat Polri dan prajurit TNI yang menjadi personel utama operasi tersebut. Kepada aparat Polri dan prajurit TNI, labelisasi operasi militer itu diharapkan KSB akan membuat para personel di lapangan yang melakukan upaya penegakan hukum menjadi ragu-ragu dan bimbang," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Varhan Abdul Aziz dalam rilisnya pada Senin (22/3/2021).
"Tidak hanya akan legalitasnya di hadapan hukum internasional, melainkan juga mempertanyakan keabsahan segala tindakan di lapangan yang sejatinya memang perlu untuk tindakan tegas, bahkan keras,” jelasnya lagi.
Sejauh ini, KSB telah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang bahkan bisa digolongkan ke dalam aksi terorisme.
Mulai dari penculikan, pembunuhan, hingga yang terakhir ini melakukan pembajakan pesawat sipil, sama sekali sudah tidak bisa ditoleransi.
Hanya standard ganda yang dipegang oleh komunitas internasional saja yang memungkinkan semua itu masih terjadi, tanpa ada titik terang untuk segera disudahi.
“Kedua, labelisasi operasi justisial itu sebagai operasi militer juga menandai serangan KSB kepada pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan citra negara di mata publik internasional. Dengan label operasi militer, secara implisit terkandung pengertian bahwa Papua adalah sebuah bagian wilayah yang berada di luar Indonesia, yang tengah dan terus-menerus mengalami invasi dan aneksasi dari militer Indonesia,” lanjut Varhan.
Hanya dengan melabeli aksi justisial-polisional itu sebagai operasi militer, maka KSB otomatis memperoleh citra sebagai kelompok pejuang kemerdekaan sebuah wilayah terjajah yang ingin menentukan nasib mereka sendiri.
Sementara sejatinya, KSB adalah organisasi terror dan kejahatan yang berlindung di balik topeng pejuang kemerdekaan.
Dalam hal ini Varhan juga menjabarkan soal serangan KSB dengan melabeli operasi militer itu juga secara langsung menyerang kognisi dan kesadaran warga Papua, komunitas tempat operasi tersebut dilaksanakan dan mengambil tempat.
Dengan melabeli aksi yang sebenarnya bahkan tak jarang memiliki ketinggian makna social kemasyarakatan itu sebagai operasi militer, KSB tengah berupaya merekrut warga Papua menjadi bagian dari kegiatan terornya dengan memberikan delusi makna pada operasi tersebut.
“Untunglah, aparat Polri-TNI tidak mudah saja terpancing kampanye murahan KSB tersebut. Dengan mengabaikan berbagai pernyataan KSB yang mereka siarkan secara maya di laman-laman internet berbagai situs berstandard ganda di luar negeri, Polri-TNI menegaskan bahwa kehadiran aparat Polri dibantu prajurit TNI di Papua, khususnya di daerah konflik, bukan operasi militer, tetapi semata-mata untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis," tegasnya.
Varhan juga mengapresiasi ketegasan yang dilakukan TNI-Polri.
“Tidak hanya Dengan bijak, Polri dan TNI menegaskan bahwa hadirnya mereka di wilayah tersebut semata untuk memastikan bahwa negara hadir di Papua untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum.”
Menurutnya justru yang terjadi adalah NKRI menegaskan kehadiran dan tanggung jawabnya di Papua.
Tidak hanya tanggung jawab untuk mempertahankan NKRI yang sah dan berdaulat, melainkan juga tanggung jawab dan kepedulian kepada warga Papua yang ditindas para pengacau KSB.
Justru bagi warga dunia yang beradab, ketidakhadiran NKRI melalui aparat Polri dan prajurit TNI secara sah menandai akan ketidakbertanggungjawaban dan ketidakpedulian negara untuk melindungi wilayah dan hajat hidup rakyatnya yang bermukim di sana.
Manakala aparat Polri dan prajurit TNI tidak hadir untuk membereskan kekacauan yang berlangsung di Papua, wajar bilamana warga dunia yang beradab justru mempertanyakannya.
Mereka akan mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap NKRI sebagai hanya semata mencari keuntungan di tanah Papua yang kaya akan mineral dan tambang, sementara abai terhadap kesejahteraan, bahkan keselamatan dan keamanan warganya.
Pernyataan Kapolda Papua yang keluar tidak dalam maksud membantah tudingan KSB yang memang tak seharusnya dianggap tersebut, kian menuai simpati masyarakat Papua dengan melakukan operasi social terjadap masyarakat.
Sebagaimana diketahui, senyampang dilakukannya operasi justisial terhadap para pengacau KSB, Polri-TNI juga menggelar operasi-operasi social, antara lain berupa pengobatan gratis.
Dengan pengobatan gratis yang anyara lain dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya, warga setempat sangat terbantukan, terlebih dengan jarak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang jauh dari kampung mereka.
Pada saat pengobatan gratis dilakukan, misalnya pada pekan lalu, seorang warga senior, Mama Kogoyakwe, mengaku sangat senang dan berterima kasih.
“Dengan adanya pengobatan ini, kami tak perlu jauh-jauh pergi ke kota untuk berobat,” kata Mama Kogoyakwe, seraya berterima kasih.
Apalagi, kata dia, pengobatan gratis yang diampu TNI di Puncak Jaya itu dilakukan dengan metode keliling dari rumah ke rumah warga, yang membuat warga tak perlu bersusah payah datang ke posko kesehatan.
Asal tahu saja, jarak satu kilometer di Papua jauh berbeda dengan jarak satu kilometer di Jakarta yang jalanannya rata-rata telah beraspal.
Wajar bila tokoh masyarakat, antara lain Kepala Suku Dani di Kabupaten Puncak Ilaga, Jembatan Murib, berterima kasih secara tulus kepada Polri-TNI.
Sang tokoh bahkan dengan rela meminta warga masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ujar Jembatan Murib, sebagaimana dilansir banyak media massa.
Ia juga menegaskan, alih-alih menebar ketakutan sebagaimana ditudingkan KSB, kehadiran aparat Polri dan prajurit TNI di tanah Papua justru memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan membuat aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.
Justru menurut Jembatan Murib, para pengacau KSB-lah yang selama ini lebih sering mengacau dan menebar teror di Bumi Cendrawasih, ketimbang “berjuang” untuk kesejahteraan rakyat Papua seperti yang sering mereka jadikan dalih. [Democrazy/okz]
