DEMOCRAZY.ID
Setidaknya ada empat poin utama yang disinggung oleh para senior dan pendiri Demokrat dalam jumpa pers yang digelar di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan tersebut.
Semua berdasarkan kesimpulan para pendiri dan senior Partai Demokrat setelah menyimak dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan dan kekecewaan para kader di berbagai daerah.
Poin-poin ini dibacakan oleh mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Achmad Yahya yang juga mantan Gubernur Sulawesi Tengah.
Poin 1:
Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 menghasilkan keputusan yang dipaksakan.
Kongres ini dinilai cacat hukum karena prosesnya tidak memenuhi tata beracara kongres Partai Demokrat alias tidak berdasarkan AD/ART.
Dalam kongres ini pun tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran serta program partai.
“Jadi terkesan kongres jadi-jadian. Demokrasi semu,” kata Achmad Yahya.
Poin 2:
Pengangkatan AHY sebagai ketua umum dipaksakan. Para senior dan pendiri menyerap keluhan terhadap kepemimpinan AHY.
Di antaranya DPP memungut iuran dari setiap DPD dan DPC sehingga menambah beban pengurus daerah.
Hal ini tidak pernah terjadi pada kepemimpinan ketua umum Subur Budhisantoso, Hadi Utomo maupun Anas Urbaningrum.
DPP Partai Demokrat pun dinilai menciderai janjinya untuk menanggung 50% biaya operasional pilkada.
Akibatnya, mesin partai tidak jalan dan tidak maksimal dalam mendukung calon yang diusung.
“Proses penentuan pasangan calon pun kini diitarik ke DPP tanpa memperhatikan aspirasi kabupaten/kota. Hal ini tidak pernah terjadi saat kepemimpinan sebelumnya. Semua diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC,” ujar Achmad Yahya.
Poin 3:
Para kader di daerah ingin Demokrat kembali menjadi partai besar karena perolehan kursi parlemen dalam dua pemilu terakhir terus menurun.
Demokrat pun banyak gagal dalam pilkada. Para kader, menurut Achmad Yahya, juga ingin Demokrat meninggalkan stigma negatif sebagai partai yang ekslusif dan milik keluarga.
“Kader Demokrat di daerah berharap partai ini dipimpin figur yang matang, memiliki kemampuan dan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan ekstra untuk mengembalikan kejayaan seperti pada era 2004-2009,” beber Achmad Yahya.
Poin 4:
Mengenai tudingan AHY mengenai gerakan mengambilalih Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB), para senior dan pendiri menekankan bahwa KLB bukanlah hal inkonstitusional karena telah diatur dalam AD/ART partai.
Usulan KLB pun sepenuhnya menjadi hak pemilik suara yakni para ketua DPC dan ketua DPD.
“DPP hanya punya satu hak suara. Kalau KLB dibilang tabu tentu yang melarang tak memahami aturan dan asas berorganisasi,” tegas Achmad Yahya.
Dia melanjutkan, dengan adanya klausul KLB dalam AD/ART, justru ketua umum harus hati-hati menjalankan tugasnya.
Di sinilah kepiawaian dan kemampuan seorang ketua umum dalam memimpin partai diuji. [Democrazy/okz]
