DEMOCRAZY.ID
Pasalnya, semenjak AHY diangkat jadi ketum partai berlambang logo mercy itu kepengurusan DPP meminta iuran kepada para kader yang ada di di daerah.
Demikian disampaikan Mantan Ketua Pengurus Pendiri Partai Demokrat Ahmad Yahya saat konferensi pers di Restoran Dapur Sunda, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).
“Semenjak AHY jadi ketum partai, pengurus DPP itu meminta dan memungut iuran kepada setiap fraksi di DPD dan DPC,” ujarnya.
Sehingga, kata mantan anggota DPR RI dua periode itu, menambah beban bagi pengurus partai Demokrat yang ada di daerah.
Padahal, sebelum tongkat kepemimpinan Partai Demokrat dijabat oleh putra sulung Sosilo Bambang Yudhoyono itu, tidak ada aturan iuran atau memungut biaya.
“Waktu itu, saat kepengurusan ketum sebelumnya, seperti Anas Urbaningrum dan Ali Marzuki, kemudian yang lain-lain itu tidak ada aturan seperti mas AHY ini,” tandas Ahmad.
Selain itu, Ahmad juga membantah tudingan AHY terkait dengan ada pihak dari lingkaran Istana yang akan mengkudeta kepimpinannya.
Menurutnya, apa yang disampaikan oleh putra mantan mayor itu tidak benar adanya.
“Kami sebagai mantan pengurus dan senior Demokrat, menyimak dan mengkaji keluhan AHY, bahwa apa yang dia sampaikan kemarin itu tidak benar,” tandas Ahmad.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada rencana kudeta terhadap dirinya di internal Partai Demokrat.
AHY menyebut, setidaknya ada lima orang yang disebutnya menjadi penggerak kudeta terhadap dirinya.
Di antaranya adalah satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.
Lalu satu kader yang telah keluar dari Partai Demokrat sejak tiga tahun lalu.
Sedangkan satu lainnya adalah mantan kader yang dipecat karena terlibat kasus korupsi.
"Satu kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan rasa hormat dari partai karena menjalani hukuman korupsi,” ujar AHY dalam persekutuan di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).
Disebut-sebut, sosok yang dimaksud tidak lain adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, wartawan, Senin (1/2/2021).
Herzaky menyebut, informasi itu didapat berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat atau daerah Partai Demokrat.
“Mereka (mengaku) dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko,” kata dia.
Upaya kudeta AHY, sambungnya, berkaitan dengan kepentingan pada Pilpres 2024 mendatang.
“Ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” smabungnya.
Untuk itu, Partai Demokrat ingin melihat secara jelas dan pasti terkait isu kudeta yang dimaksud.
Kendati demikian, pihaknya membantah bahwa ini merupakan upaya upaya Partai Demokrat untuk melawan Istana.
Pun dengan anggapan bahwa Partai Demokrat melawan partai pengusung pemerintah.
“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau (partai) melawan (partai) merah,” tegasnya meluruskan.
“Ini soal kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” tekan dia. [Democrazy/psid]
