DEMOCRAZY.ID
Isu kudeta itu disebutkan sebagai gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang digawangi oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Memang kader-kader militan dari seluruh Indonesia, para pemilik suara yang sah, sudah mendesak terus juga agar para pelaku GPK PD yang masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat, untuk dipecat segera," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).
Dikatakan Herzaky, para kader Demokrat yang loyal pada dasarnya tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih satu atap dengan mereka.
Untuk itu, mereka meminta para pengkhianat tersebut untuk dibersihkan dari Partai Demokrat.
"Karena mereka, kader-kader militan dan para pemilik suara sah ini, tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketum AHY yang sudah menuai hasil sangat baik selama sebelas bulan terakhir, dinodai oleh kader-kader pengkhianat yang malah tidak punya peran sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat selama setahun terakhir," paparnya.
Herzaky menjelaskan, tentunya aspirasi para kader dan pemilik suara sah ini benar-benar disimak oleh Ketum, Badan Pembuna Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Dewan Kehormatan, maupun Mahkamah Partai.
Bagaimanapun, pengurus Demokrat akan menegakkan hukum yang berlaku di internal partai.
"Ada aturan dan mekanisme untuk para pengkhianat yang berkomplot dengan pihak eksternal dalam usaha mengambil alih kepemimpinan ini secara paksa," ujar Herzaky.
Karena itu, dia menegaskan bahwa sanksi tegas sudah pasti akan diberikan kepada siapapun yang terlibat.
Namun apa sanksinya, pihaknya akan segera memutuskan.
"Pemecatan memang sanksi terberat yang akan kami berikan. Tunggu saja infonya dalam beberapa hari ke depan. Keputusannya akan keluar," pungkas Herzaky. [Democrazy/okz]
