DEMOCRAZY.ID
Dia menyinggung soal pelemahan lembaga antirasuah menjadi faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK.
"Ketika KPK dilemahkan, pasti kinerja pemberantasan korupsi akan terganggu. Ketika kinerja KPK menurun dan praktik korupsi kian banyak, maka masyarakat akan semakin tidak puas dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi," kata Novel kepada wartawan, Senin (8/2/2021).
Dia memang sudah menduga kepercayaan publik ke KPK akan menurun karena pelemahan itu.
Menurutnya, pemberantasan korupsi di Tanah Air adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo.
"Tapi yang perlu masyarakat tahu adalah pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah presiden," ucap Novel.
Dia menilai pemerintah bisa mengerahkan organ apa saja untuk memberantas korupsi. Termasuk, kata dia, melalui KPK.
"Bila KPK dilemahkan, yang perlu kita tahu adalah apa rencana pemerintah selanjutnya dalam memberantas korupsi?" katanya.
Seperti diketahui, LSI merilis hasil survei pandangan pelaku usaha dan pemuka opini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menyebut pemuka opini masih belum puas terhadap efektivitas kinerja KPK.
Namun, kalangan masyarakat umum masih 55% puas atas kinerja KPK, meskipun, menurutnya, nilai itu masih rendah.
"Kalau tadi bicara efektivitas, bagaimana bicara kepuasan terhadap KPK, di kalangan pemuka opini nilainya negatif, 51% dari pemuka opini tidak puas dengan kinerja KPK, meskipun yang menyatakan puas masih banyak ya, 48%, jadi terbelah. Ini menjadi catatan khusus bagi KPK karena biasanya tingkat kepuasan terhadap KPK tinggi, kalau ini malah negatif menurut pemuka opini. Di kalangan masyarakat umum tingkat kepuasan terhadap KPK masih positif, yaitu 55 persen, meskipun tetap rendah jika dibandingkan sebelumnya yang umumnya kita mendapati kepuasan terhadap KPK itu tinggi," kata Djayadi, dalam acara rilis survei secara daring, Minggu (7/2).
Djayadi menyebut ketidakpuasan kinerja KPK dari pemuka opini paling banyak datang dari kalangan ormas dan media massa.
Meskipun demikian, pemuka opini 66% masih menilai positif kinerja KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dia menilai seharusnya kepercayaan publik terhadap KPK masih bisa lebih tinggi. LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada 17 Desember 2020-7 Januari 2021 dan kalangan pemuka opini pada 20 Desember 2020-25 Januari 2021.
Populasi survei terhadap pelaku usaha berjumlah 1.000 responden, sedangkan pemuka opini 1.008 responden.
Responden dari pemuka opini datang dari tiga latar belakang, yakni akademisi, LSM/ormas, dan media massa. [Democrazy/dtk]
