Partai Nasdem Dituding Tak Serius Setujui Pilkada 2022, Padahal Anies Baswedan Dulunya Deklarator Ormas Nasdem | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Minggu, 07 Februari 2021

Partai Nasdem Dituding Tak Serius Setujui Pilkada 2022, Padahal Anies Baswedan Dulunya Deklarator Ormas Nasdem

Partai Nasdem Dituding Tak Serius Setujui Pilkada 2022, Padahal Anies Baswedan Dulunya Deklarator Ormas Nasdem

Partai-Nasdem-Dituding-Tak-Serius-Setujui-Pilkada-2022-Padahal-Anies-Baswedan-Dulunya-Deklarator-Ormas-Nasdem

DEMOCRAZY.ID - Partai Nasdem tak serius menyuarakan revisi UU Pemilu yang salah satunya berimbas pada gelaran Pilkada DKI Jakarta 2022. Sikap Nasdem selama ini dinilai hanya manuver politik.

Padahal Anies Baswedan merupakan salah satu dari 45 deklarator Ormas Nasdem yang merupakan embrio lahirnya Partai Nasdem.


Hubungan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah berlangsung lama, lebih 10 tahun.


Salah satu yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Jika Pilkada tak digelar 2022, tentu saja DKI Jakarta juga tidak bisa menggelar Pilkada DKI Jakarta ini.


Anies Baswedan akan mengalami kekosongan jabatan publik selama dua tahun jika ingin ikut serta sebagai calon presiden (capres) di 2024.


Perubahan sikap Partai Nasdem terkait revisi UU Pemilu dinilai sebagai manuver politik.


Padamulanya, Partai Nasdem menjadi salah satu parpol yang getol menyuarakan revisi UU Pemilu dan mendukung adanya Pilkada 2022 atau Pilkada 2023.


Namun baru-baru ini, partai pimpinan Surya Paloh berubah dengan menolak revisi UU Pemilu.


Menurut Direktur Eksekutif IndoBarometer, M Qodari, ada cerminan ketidakseriusan Nasdem terhadap sikap tegasnya dalam revisi UU Pemilu.


“Nasdem tidak pernah serius dengan wacana RUU Pemilu dan Pilkada 2022 dan 2024. Ini lebih hanya semacam manuver politik saja,” ucap Qodari, Minggu (7/1).


Selain itu, Qodari juga menilai perubahan sikap Nasdem bisa saja sebagai antisipasi untuk menghindari wacana reshuffle kabinet, meski pada dasarnya kabar perombakan kabinet belum pasti.


“Ya memang, takut kena reshuffle kalau memang wacana itu benar adanya. Tapi kan ini masih tentative, masih ‘katanya’. Status masih gosip politik,” jelasnya.


Menurut Qodari, sikap Partai Nasdem menolak revisi UU Pemilu adalah realistis bila melihat perkembangan suara dari fraksi serta suara pemerintah.


“Melihat bahwa memang dalam proses registrasi, yang namanya usulan DPR itu harus kompak, semua fraksi, baru bisa gol,” jelasnya. [Democrazy/psid]