DEMOCRAZY.ID
Demikian salah satu poin perdebatan dalam acara Dua Sisi tvOne bertajuk 'Siapa di Balik Kudeta AHY?'.
Dalam diskusi ini, hadir Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, pakar komunikasi politik Effendi Gazali, Eks Wakil Ketua Komisi Pengawas Demokrat Darmizal, dan pengamat politik M. Qadari.
Perdebatan diawali dengan paparan Effendi Gazali dengan mencontohkan kasus politik di Amerika Serikat yaitu saat Donald Trump yang pernah jadi politikus Demokrat. Meski Trump akhirnya jadi Presiden AS sebagai politikus Republik.
Terkait itu, Effendi bertanya kans Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk jadi bagian Demokrat.
Ia bilang jika Moeldoko sudah jadi kader anggota partai maka adakah kemungkinan Demokrat membuat konvensi calon presiden.
Andi Mallarangeng pun merespons pertanyaan Effendi. Ia mengatakan Moeldoko adalah kader Partai Hanura.
Ia heran jika tiba-tiba eks Panglima TNI itu minat jadi pimpinan Demokrat menggantikan AHY.
"Kalau mau jadi ketua umum, kenapa bukan bercita-cita jadi ketua umum Partai Hanura? Kenapa tiba-tiba mau jadi ketua umum dari Partai Demokrat," kata Andi dalam Youtube tvOne.
Menurut Andi, selama bukan anggota partai maka Moeldoko tak bisa menjadi ketum.
"Kalau bukan anggota partai artinya tidak bisa dong. Kalau dia bukan kader, tidak bisa," tutur eks Menpora tersebut.
Darmizal sempat menanggapi terkait kemungkinan terjadi KLB Demokrat.
Dia adalah salah satu bagian Forum Pendiri Demokrat yang mendukung Moeldoko jadi caketum.
Ia pun memberikan kesempatan bicara kepada Qadari.
Menurut Qadari, ia heran dengan anggapan KLB itu haram. Padahal, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mencantumkan adanya aturan KLB tersebut.
"Kalau syarat-syaratnya terpenuhi bisa terjadi," tutur Qadari.
Dia menjelaskan syarat KLB itu ada permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Atau syarat lain untuk KLB yaitu sekurang-kurang dua pertiga dari pemilik hak suara seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau separuh dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Bagi Qadari, tak perlu khawatir karena aturan AD/ART sulit merealisasikan KLB tanpa persetujuan ketua majelis tinggi partai.
"Karena harus ada pertujuan majelis tinggi partai. Ketuanya pak SBY, Wakilnya AHY, Sekretarisnya Pak Andi Mallarangeng, nggak akan terjadi, nggak akan disetujui. Tidak perlu khawatir," tutur Qadari.
Pun, Andi menanggapi Qadari bahwa Demokrat sudah memiliki aturan dalam mekanisme penyelenggaraan KLB.
Namun, ia mengingatkan agar jangan orang luar partai meski sedang berkuasa melakukan manuver diam-diam untuk menggelar KLB.
"Kalau soal KLB itu ada mekanisme internal partai ada sesuai AD/ART Partai. Tapi, nggak bisa orang di luar partai hanya dia sedang berkuasa. Kemudian, tiba-tiba dia mau mengumpulkan anggota-anggota kita kemudian bikin KLB lalu menunjuk dirinya sebagai ketua umum, tidak bisa. Jadi, kader dulu," jelas Andi.
Isu kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat terus memanas. Dimulai pengakuan putra sulung SBY itu ada gerakan yang memaksakan pergantian kepemimpinannya dengan melibatkan pejabat lingkaran terdekat Presiden Jokowi.
Elite Demokrat seperti Andi Arief dan Rachland Nashidik pun menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ingin mengkudeta AHY dengan cara KLB.
Eks Panglima TNI itu disebut menemui sejumlah mantan kader dan kader aktif Demokrat untuk merancang KLB di hotel berbintang lima di Jakarta.
Moeldoko tak menampik bertemu dengan sejumlah mantan kader Demokrat. Tapi, ia bilang pertemuan itu biasa, bukan membicarakan persoalan yang serius. Mantan Pangdam Siliwangi itu bahkan menyebut isu kudeta terhadap AHY sebagai dagelan.
Sejumlah nama politikus senior partai tersebut ikut terseret seperti Marzuki Alie, Max Sopacua, hingga Ketum Pertama Demokrat Subur Budhisantoso. Namun, mereka menegaskan membantah keterlibatan dalam upaya kudeta AHY. [Democrazy/viva]
