DEMOCRAZY.ID
Sebab menurut Hermawan, vaksinasi Covid-19 ke anggota keluarga DPR itu patut dipertanyakan, apakah memang kelompok tersebut masuk sasaran prioritas atau bukan.
Pasalnya menurut dia, program vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini hanya menyasar petugas pelayanan publik.
"Keluarganya [DPR] ini harus jadi pertanyaan juga, apakah dia masuk dalam sasaran prioritas atau bukan," kata Hermawan, Jumat (26/2).
"Jadi disinyalir [vaksinasi keluarga DPR] tidak tepat sasaran," sambung dia.
Ahli epidemiologi itu juga mempertanyakan alasan vaksinasi ke para anggota dewan dilangsungkan secara tertutup.
Padahal anggota DPR termasuk influencer atau pemengaruh yang baik untuk mempromosikan vaksin Covid-19 pada konstituennya.
Vaksinasi Covid-19 yang digelar secara tertutup itu juga patut menjadi perhatian pemerintah pusat.
Sebab ia menduga akan muncul pertanyaan soal vaksin Covid-19 jenis apa yang diberikan kepada para anggota DPR sehingga mesti dilakukan tertutup dan melibatkan anggota keluarga.
"Kalau itu dilakukan tertutup, itu harus ditelusuri, siapa yang berinisiatif, apakah inisiatif program pemerintah, ataukah ini inisiatif DPR sendiri dari jalur vaksin mandiri. Apa merknya, sumber dari APBN bukan. Jadi ini catatan juga untuk pemerintah, dan anggota DPR," papar pakar kesehatan masyarakat tersebut.
Sebelumnya anggota DPR beserta keluarga dan stafnya diketahui menerima suntik vaksin Covid-19 di Komplek Gedung DPR/MPR Jakarta.
Sumber mengungkapkan vaksinasi dilakukan sejak 23 Februari lalu.
Pemberian vaksin Covid-19 itu juga menyasar ribuan orang lainnya, termasuk keluarga dan staf anggota DPR yang ikut menerima.
Diketahui, jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Jika ditambah anggota keluarga dan stafnya, maka ada ribuan orang yang diperkirakan bakal menerima jatah vaksin virus corona gratis dari pemerintah.
Adapun menurut Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, vaksinasi anggota legislatif sudah dimulai sejak Rabu (24/2) lalu yakni penyuntikan ke anggota DPR.
Bukan hanya ke anggota DPR, vaksinasi juga menyasar anggota DPD dan DPRD dengan target sekitar 15 ribu orang.
Namun memang, vaksinasi di kalangan wakil rakyat ini berlangsung tanpa seremoni peluncuran program layaknya penyuntikan kelompok lain.
Tapi Nadia meyakinkan hal tersebut bukan berarti ada niat untuk menutupi proses.
"Tidak tertutup sih, karena memang tidak perlu saja launching-nya," tutur Nadia, Kamis (25/2). [democrazy/cnn]
