DEMOCRAZY.ID
Kini tersisa dua partai yang masih menginginkan revisi beleid itu, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023.
Beberapa partai koalisi sebelumnya menghendaki revisi beleid itu.
Namun belakangan, sikapnya berubah dan memutuskan tidak ingin melanjutkan pembahasannya.
Beredar kabar penolakan parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjroel saat dihubungi, Kamis 11 Februari 2021 malam.
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menduga kompaknya sikap parpol koalisi menolak revisi UU Pemilu karena ada instruksi Jokowi.
"Bisa saja itu instruksi presiden. Pasca Jokowi kumpulkan partai-partai koalisi. Akhirnya revisi tak jadi. Biasanya di koalisi pemerintahan yang didengar itu Jokowi. Karena jabatannya Presiden dan sebagai komandan koalisi. Ketika ada perintah, partai-partai pasti akan diam. Tak akan berani ada yang menolak," jelasnya.
Menjaga Wibawa Jokowi
Ujang menilai kompaknya sikap parpol koalisi menolak revisi UU Pemilu dikarenakan tuntutan harus menjaga wibawa Presiden Jokowi.
Padahal sebelumnya ada beberapa parpol koalisi yang mendorong revisi beleid itu.
Namun belakangan sikapnya berubah dan menolak revisi.
"Ini juga soal wibawa presiden, jika partai-partai koalisinya ingin merevisi UU Pemilu, itu artinya Presiden sebagai kepala koalisi tak berwibawa. Masa iya pemerintah menolak revisi. Tapi partai-partainya merevisi. Untuk menjaga wibawa Jokowi dan agar koalisi Jokowi terlihat solid, maka Jokowi bisa saja perintahkan partai koalisinya untuk mendukung sikap pemerintah, yaitu menolak revisi," tuturnya. [Democrazy/okz]
