DEMOCRAZY.ID
Pertama, menurutnya, kader di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mengeluhkan sikap DPP yang meminta dan memungut iuran.
Yahya menyebut hal itu tidak pernah dilakukan di era kepemimpinan Subur Budhisantoso hingga Anas Urbaningrum.
"Kami selaku para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi dan menambah beban Partai Demokrat di daerah," kata Ahmad dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (2/2).
Kedua, kata Ahmad, kader juga mengeluhkan sikap DPP Demokrat yang telah melanggar janji memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen dalam keikutsertaan di Pilkada Serentak 2020.
Menurutnya, sikap DPP Demokrat itu membuat mesin partai di daerah dalam mengusung calon kepala daerah bergerak tidak maksimal.
Ketiga, katanya, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020.
Menurutnya pula, kepemimpinan Partai Demokrat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga AHY melakukan proses pemilihan calon kepala daerah tanpa memperhatikan usulan atau aspirasi kader di daerah.
"Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun, setelah kepemimpinan tersebut sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah, khususnya di kabupaten atau kota," kata Ahmad.
Pihak AHY maupun DPP Partai Demokrat sendiri belum menanggapi upaya konfirmasi media soal tudingan-tudingan di atas.
Diketahui, kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat tengah diterpa isu kudeta saat ini.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disebut sebagai sosok dibalik upaya kudeta itu.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuding upaya pengambilalihan partainya oleh Moeldoko dilakukan untuk kepentingan Pilpres 2024.
"Mereka [pengurus Demokrat] dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2).
Politikus senior Partai Demokrat, Yus Sudarso, mengungkapkan terdapat empat faksi pendiri Partai Demokrat yang ingin Moeldoko menggantikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. [Democrazy/cnn]
