DEMOCRAZY.ID
Pada peringkat tersebut, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan demokrasi belum sempurna (flawed democracy).
Terkait rilis tersebut, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Indonesia terus berjuang untuk masuk kategori negara demokrasi penuh (full democracies).
"Ini artinya, Indonesia sampai saat ini terus berjuang untuk tidak merosot pada kondisi yang lebih buruk. Indonesia berusaha tidak jatuh pada rezim hibrida atau otoriter, dan kita berhasil untuk itu. Dalam kategori tersebut, Indonesia tengah berjuang menjadi negara demokrasi penuh," ungkap Jaleswari dalam keterangan yang diterima, Sabtu (6/2/2021).
Dia menjelaskan, berdasarkan data Indeks Demokrasi EIU, sejak 2017 angka Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan titik balik membaik dan baru mengalami penurunan pada 2020. Jelaswari menjelaskan kondisi penurunan peringkat tersebut.
"Hal itu dipengaruhi oleh aktifnya langkah pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aksi intoleransi yang membahayakan ideologi negara. Di satu sisi ukuran indeks demokrasi bersifat global tanpa mempertimbangkan situasi internal negara. Menguatnya intoleransi perlu direspons melalui langkah penegakan hukum yang menjadi identitas negara demokrasi, yaitu rule of law," jelasnya.
Dia mengatakan ada kebutuhan negara untuk memperteguh ideologi Pancasila, mengokohkan toleransi, dan menggencarkan deradikalisasi.
Dia juga menjelaskan Indeks Demokrasi di Indonesia menurun juga terkait dengan situasi pandemi Corona (COVID-19).
"Berbagai upaya itu secara tidak langsung merupakan upaya pemerintah merawat demokrasi tetap hidup. Pemerintah tidak ingin di tengah masyarakat berkembang ideologi yang membahayakan keberlangsungan negara, marak intoleransi, dan berbagai ekspresi radikalisme. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah membutuhkan efektivitas pemerintahan dan terjaganya stabilitas untuk keluar dari berbagai permasalahan yang ditimbulkannya," urainya.
Jaleswari mengatakan proses tersebut dapat mempengaruhi penilaian publik tentang demokrasi di Indonesia.
Namun, dia mengatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk merawat demokrasi dan menjaga pluralisme di Indonesia.
"Jadi, terlepas dari angka indeks demokrasi EIU, pemerintah berkomitmen kuat merawat demokrasi, demokrasi yang menyelamatkan negara dan Indonesia yang plural. Demokrasi merupakan sebuah pergerakan yang harus dijaga bersama-sama. Indeks demokrasi yang ada menjadi catatan untuk melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan strategis atas aspek-aspek yang perlu diperbaiki," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020.
Dalam laporan tersebut Norwegia meraih skor tertinggi, yakni 9,81, dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia.
Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9,37, disusul Swedia dengan skor 9,26, Selandia Baru dengan skor 9,25, dan Kanada dengan skor 9,24.
Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1,08.
EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu.
Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5,37, menurun dari sebelumnya 5,44.
Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006.
Berdasarkan skor yang diraih, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.
Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.
"Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elite pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi norma," ujar Joen Hoey, penulis laporan EIU.
Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6,3.
Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6,48. [Democrazy/dtk]
