-->

Breaking

logo

Kamis, 18 Februari 2021

Gedung Kemensos Diusulkan Jadi 'Museum Koruptor' Sertakan Bus Rongsok TransJakarta yang Dibeli Jokowi

Gedung Kemensos Diusulkan Jadi 'Museum Koruptor' Sertakan Bus Rongsok TransJakarta yang Dibeli Jokowi

Gedung-Kemensos-Diusulkan-Jadi-Museum-Koruptor-Sertakan-Bus-Rongsok-TransJakarta-yang-Dibeli-Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) diusulkan menjadi gedung koruptor yang menyertakan bus rongsok TransJakarta yang dibeli Joko Widodo (Jokowi). 

“Nanti, rejim berganti, bagaimana bila gedung Kemensos kita ubah fungsinya jadi museum? Untuk mengingat korupsi Bansos oleh kader PDIP di masa Presiden Jokowi,” kata politikus Demokrat Rachland Nashidik di akun Twitter-nya @RachlandNashidik.


Kata Rachland, gedung Kemensos yang menjadi museum koruptor juga menyertakan bus TransJakarta yang pernah dibeli saat Jokowi menjadi Gubernur DKI. 


“Bisa ditambah apik dengan menyertakan rongsok bus bekas TransJakarta yang dibeli oleh Gubernur Jokowi,” ungkapnya. 


Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi pengadaan sembako di Kementerian Sosial agar tidak hanya mentok pada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang sudah menjadi tersangka. 


Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana KPK seolah tidak mau mendalami pengetahuan beberapa pihak terkait pengadaan bansos, “terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan.” 


“Jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu Pimpinan, Deputi, atau pun Direktur, yang berupaya ingin melokalisir penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan paket sembako di Kemensos,” ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021). 


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron proses pemanggilan pihak-pihak yang terkait kasus membutuhkan kehati-hatian. 


Sejauh ini, ia mengklaim tidak ada hambatan pemanggilan terhadap politisi-politisi PDIP yang terseret dalam kasus bansos. 


“Prosedurnya satu-satu. Yang pokok dulu naik. Kalau ada perkembangan, diekspos dulu, baru kemudian kita lanjut kan atau tidak, intinya harus taat prosedurlah,” ujarnya. [Democrazy/suaranas]