DEMOCRAZY.ID
Meski disebut telah dibatalkan, Formappi meminta agar DPR tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama pandemi Corona.
"Saya kira kunjungan kerja yang dilakukan beramai-ramai ke luar negeri untuk tujuan apapun di tengah pandemi saat ini bukan sesuatu yang realistis untuk dilakukan. Tak ada urgensi apapun melakukan kontrol atas kerja kedubes maupun pelaksanaan atas kebijakan pemerintah dan APBN di luar negeri," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus kepada wartawan, Senin (29/1/2021).
Lucius mengatakan peran pengawasan DPR baiknya difokuskan pada kebijakan pemerintah di dalam negeri.
Salah satu yang harus diawasi DPR, menurutnya, adalah penggunaan APBN.
"Peran Pengawasan bisa difokuskan DPR pada pelaksanaan kebijakan pemerintah serta APBN di dalam negeri, pada mitra-mitra kerja Komisi, terkait kebijakan dan penggunaan APBN bagi kepentingan rakyat," jelasnya.
"Ada banyak kebijakan pemerintah dan pelaksanaan APBN yang membutuhkan kejelian pengawasan di tengah pandemi sekarang, dan itu terjadi di dalam negeri," sebut Lucius.
"Kasus korupsi bansos misalnya adalah contoh kelalaian atau bahkan mungkin persekongkolan antara kementerian dan parlemen yang luput melakukan pengawasan yang cermat. Ini yang seharusnya diawasi. Bukan malah jauh-jauh ke luar negeri untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan APBN. Lucu jadinya," kata dia.
Saat mendengar rencana kunjungan kerja Komisi I ke Qatar, Lucius mengaku terkejut.
Lucius kemudian mempertanyakan rencana DPR yang akhirnya batal itu.
"Rencana Komisi I melakukan kunker ke Qatar akhir bulan ini membuat kita kaget dan heran. Kok bisa-bisanya DPR masih tanpa beban merencanakan sebuah kegiatan kunker di tengah situasi pandemi yang sudah berlangsung lama dan juga belum terlihat akan cepat berakhir?" kata dia.
"Kemunculan rencana kunker di tengah pandemi itu saja sulit dipahami karena menggambarkan kacaunya perencanaan kerja DPR, sebagaimana selama ini kerap dikritik terkait rencana kerja legislasi yang dianggap bombastis dan tidak realistis," sambungnya.
Lucius menilai rencana kunjungan kerja di Qatar itu bermasalah meskipun dibatalkan. Dia menyebut Komisi I tidak serius dalam perencanaan.
"Rencana pelaksanaan fungsi pengawasan berupa kunker ini juga ternyata bermasalah. DPR sepertinya 'ngasal' saja membuat rencana, yang penting terlihat ada yang dikerjakan saja," tutur dia.
Lebih lanjut, Lucius menilai kunker sulit disebut sebagai kebutuhan yang mendesak.
Dia menyebut dana yang dikeluarkan untuk kunker sangat besar, namun tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan.
"Dari sisi perencanaan yang realistis, kunker juga sulit disebut sebagai suatu kegiatan mendesak untuk oleh DPR. Kunker itu besar di anggaran, tetapi minim hasil. Karena itu seringkali kunker dianggap sebagai pelesiran berkedok kunker," jelasnya.
Dengan demikian, Lucius meminta pimpinan DPR membuat kebijakan resmi untuk menghentikan kunker selama pandemi.
Anggota DPR kata Lucius harusnya lebih terlihat peduli kepada rakyat.
"Maka pimpinan DPR mestinya membuat sebuah kebijakan resmi untuk menghentikan semua kegiatan kunker selama pandemi ini. Anggota DPR mesti lebih terlihat peduli dengan nasib rakyat yang terhimpit kesulitan akibat geliat perekonomian yang makin sulit," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) luar negeri ke Qatar di tengah wabah pandemi Corona.
Sekjen DPR RI menegaskan surat terkait kunker Komisi I DPR ke Qatar masih sebatas proses penjajakan.
"Surat di atas baru sebatas proses penjajakan," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (22/2).
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan rencana kunker tersebut dibatalkan.
Menurut Tamliha, sudah ada delegasi Indonesia di sana yang terpapar COVID-19.
"Sepengetahuan saya, kunker Komisi I dalam rangka pengawasan terhadap kedubes mitra Komisi I dibatalkan," kata Tamliha kepada wartawan, Senin (22/2/2021).
"Sebab sudah ada delegasi Indonesia yang positif di luar negeri akibatnya seluruh rombongan ditolak parlemen negeri tersebut," katanya. [Democrazy/dtk]
