-->

Breaking

logo

Jumat, 12 Februari 2021

Fahri Hamzah Nilai Demokrasi Masih Belum Dijadikan Tradisi Berpikir dalam Bernegara

Fahri Hamzah Nilai Demokrasi Masih Belum Dijadikan Tradisi Berpikir dalam Bernegara

Fahri-Hamzah-Nilai-Demokrasi-Masih-Belum-Dijadikan-Tradisi-Berpikir-dalam-Bernegara

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menyebutkan, hingga saat ini dalam pelaksanaan demokrasi masih terasa berjarak dengan pelaku politik, maupun masyarakat karena demokrasi belum dijadikan sebagai tradisi berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sedangkan bangsa kita ini masih mengedepankan perasaan. Demokrasi masih belum terbentuk sebagai kekayaan gagasan universal kehidupan suatu bangsa," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (12/2/2021).


Oleh karena itu, lanjut Fahri, dalam webinar nasional yang diadakan Moya Institute bertajuk Partai Politik dan Tantangan Demokrasi Terkini, Kamis malam (11/2). 


Sudah saatnya Indonesia ke depan meningkatkan lagi inovasi agar makin lebih baik lagi dalam melihat masalah yang terjadi.


Sementara itu, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo maldini mengatakan, seharusnya politikus dapat memberikan solusi terhadap segala masalah yang hadir di tengah masyarakat.


"Aktivitas politik itu lahirkan proses politik. Yang kemudian memunculkan aktor-aktor politik dan mampu secepatnya selesaikan persoalan di masyarakat," ujar Faldo.


Menurut dia, sudah waktunya partai politik dapat mencontoh ke pengembang teknologi supaya mampu melahirkan produk aplikasi yang diterima serta bermanfaat bagi masyarakat.


Pembicara lainnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan memaparkan, data pada Februari 2020 lalu tingkat ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi sangat tinggi.


Menurut Djayadi, bila sebagian saja demokrasi telah dipandang buruk oleh masyarakat, maka sudah sepatutnya dianggap secara keseluruhan.


Faktor tersebut, kata Djayadi, disebabkan partai politik dalam aktivitasnya lebih banyak ke ranah negara ketimbang masyarakat. 


Padahal partai politik dalam fungsinya haruslah berimbang antara negara dan masyarakat.


"Partai politik lebih asyik urusan ke negara, dengan mainan-mainannya sehingga lupa dengan tuntutan masyarakat. Aspirasi masyarakat belum jadi pertimbangan utama," kata Djayadi. [Democrazy/okz]