DEMOCRAZY.ID
Menurut dia, nama Moeldoko justru muncul usai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggelar konferensi pers dan menuding ada pihak di lingkaran Presiden Joko Widodo yang hendak bermanuver mengambil posisi AHY untuk pemilihan presiden 2024.
"Tidak ada persiapan khusus untuk itu (dukungan ke Moeldoko)," ujar Darmizal lewat pesan singkat, Rabu (3/2) malam.
"Yang mengorbitkan atau deklarasi hal tersebut pada tanggal 1 Feb 2021 adalah ketua Umum yang merasa akan dikudeta," sindirnya.
Lagi pula menurutnya, tak ada istilah kudeta dalam partai.
Ambil alih posisi Ketum Partai hanya bisa dilakukan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) dan telah diakui secara konstitusional.
Belakangan, usai konferensi pers oleh DPP Partai Demokrat, dukungan kemudian diklaim mengalir untuk Moeldoko.
Darmizal juga tercatat sebagai salah satu orang yang hadir dalam konferensi pers merespons isu kudeta di internal Partai Demokrat.
Dalam pernyataannya, ia menyebut Moeldoko adalah figur yang layak untuk memimpin berlambang bintang Mercy itu saat ini.
"Setelah deklarasi tersebut, banyak dukungan yang mengalir ke Pak Moeldoko dari berbagai daerah, dan harapan juga datang dari berbagai kalangan tokoh lintas organisasi kepada pak Muldoko," klaim dia.
"Bagi kami, lebih baik nyalakan lilin sebagai penerang daripada menggerutu pada kegelapan," ujar eks Wasekjen Partai Demokrat itu.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah pernyataan Darmizal.
Menurut dia, Moeldoko telah merencanakan ambil alih Demokrat dengan bertemu sejumlah kader dan para pelaku gerakan.
Berdasarkan informasi yang dia terima, sejumlah kader Demokrat di daerah telah didatangkan ke Jakarta dengan janji mendapat bantuan dana pasca bencana.
Dalam pertemuan itu, mereka turut membahas rencana pencapresan Moeldoko di 2024.
"Bohong itu. Jelas-jelas berdasarkan kesaksian para kader kami yang didatangkan ke Jakarta dengan janji mendapatkan bantuan dana pasca bencana," katanya lewat pesan singkat, Kamis (4/2).
Menurut Herzaky, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses ambil alih paksa Demokrat secara paksa yang dilakukan oleh kader, mantan kader, serta non-kader.
"Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai rencana pencapresan Moeldoko di 2024. Untuk itu, perlu pengambilalihan paksa Partai Demokrat melalui KLB, dan menempatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum sebagai langkah menuju pencapresan 2024," ujarnya. [Democrazy/cnn]
