Demokrat ke Moeldoko: Jangan Bawa-bawa Nama Luhut! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Senin, 08 Februari 2021

Demokrat ke Moeldoko: Jangan Bawa-bawa Nama Luhut!

Demokrat ke Moeldoko: Jangan Bawa-bawa Nama Luhut!

Demokrat-ke-Moeldoko-Jangan-Bawa-bawa-Nama-Luhut

DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta, agar KSP Moeldoko tidak membawa-bawa nama Menko Luhut Binsar Pandjaitan. 

Khususnya, jika dibandingkan dengan pertemuan antara Moeldoko bersama kader dari Partai Demokrat.


"Hal ini karena ada empat perbedaan signifikan antara pertemuan Luhut dan kader-kader Partai Demokrat dengan pertemuan Moeldoko dan kader-kader Partai Demokrat," ujar dia dalam keterangan yang diterima, Senin (8/2).


Dikatakannya, perbedaan pertama dalam pertemuan antara kader Demokrat dengan Luhut adalah atas keinginan sendiri, dan mereka dinilai memang sudah kenal sebelumnya. 


Hal itu, berbeda dengan pertemuan kader-kader Demokrat dari daerah dan difasilitasi ke Jakarta karena dijanjikan bantuan pasca bencana, yang bahkan tidak mengenali Moeldoko sebelumnya.


Kedua, pertemuan beberapa kader senior dengan Luhut, tidak mengajak para pemilik suara bersama mereka. 


Tidak pula didahului usaha menelpon dan meminta bertemu dengan para ketua-ketua DPC dan DPD sebelumnya secara bergantian.


Hal itu dinilainya sangat berbeda dengan pertemuan Moeldoko dan kadernya. 


Menurut dia, ada usaha terstruktur dan sistematis untuk mengontak para pemilik suara sah dari berbagai daerah untuk bertemu Moeldoko di Jakarta.


Dia menambahkan, alasan ketiga perbedaan pertemuan Luhut, Moeldoko dan kadernya, adalah pencatutan nama-nama menteri dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya. 


Bahkan, pencatutan nama presiden, yang dikatakan sudah mendukung rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024.


"Sedangkan di dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden maupun pejabat-pejabat tinggi negara," tambah dia.


Alasan terakhir, kata Herzaky, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar Rp 100 juta, jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti Ketua Umumnya dengan Moeldoko. 


Kembali membandingkan dengan pertemuan kadernya dengan Luhut, tidak ada janji money politics yang disampaikan.


"Dengan demikian jelas, kalau dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada penggalangan gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara terstruktur dan sistematis oleh pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sedangkan pertemuan dengan Luhut, masih bisa dikategorikan ngopi-ngopi biasa," ungkap dia. [Democrazy/rep]