-->

Breaking

logo

Kamis, 04 Februari 2021

Demokrat Tidak Sadar, Ternyata Moeldoko Sudah Lancarkan Sebuah 'Serangan Balik'

Demokrat Tidak Sadar, Ternyata Moeldoko Sudah Lancarkan Sebuah 'Serangan Balik'

Demokrat-Tidak-Sadar-Ternyata-Moeldoko-Sudah-Lancarkan-Sebuah-Serangan-Balik

DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sudah memberikan klarifikasi dan bantahan atas tudingan yang dilayangkan Partai Demokrat kepada dirinya.

Partai berlambang bintang mercy itu menuding Moeldoko adalah dalang di balik upaya kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Pengamat politik Adi Prayitno menilai, apa yang disampaikan Moeldoko tersebut sejatinya merupakan serangan balik.


Sehingga, kata Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) itu, seakan-akan partai yang dinahkodai AHY itu memang tidak solid.


“Itu serangan balik sebenarnya. Seakan-akan Demokrat enggak solid,” ujarnya dihubungi di Jakarta, Kamis (4/2/2021).


Kendati demikian, Adi menyebut bahwa isu kudeta dalam partai politik (oarpol) merupakan hal yang biasa di negara yang menganut demokrasi.


Hal tersebut, lanjut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu, hal serupa juga pernah terjadi kepada sejumlah Parpol.


“Berbagai partai telah mengalaminya. Mulai dari Partai Golkar hingga Partai Berkarya,” pungkas Adi.


Terpisah, pengamat politik Fadhli Harahab menyoroti surat yang dilayangkan AHY kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Surat tersebut dikirimkan AHY lantaran diduga pihak Istana terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinannya sebagai Ketum Demokrat.


Akan tetapi, surat tentang isu kudeta itu hingga sekarang belum direspon oleh Presiden Jokowi.


Menurut Fadhli, surat tersebut tidak akan dibalas orang nomor satu di Indonesia itu karena tidak penting.


Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) itu dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis (4/2/2021).


“Apa perlunya Presiden membahas dan membalas surat yang isinya urusan internal Partai Demokrat? Enggak ada pentingnya,” ujarnya.


Menurut Fadhli surat yang dikirimkan putra sulung Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hanya ingin mendapat empati presiden.


“Bisa jadi surat itu meminta agar Jokowi berbelas kasih, supaya Demokrat dan AHY jangan terlalu ditekan, jangan diganggu,” tandas Fadhli. 


Sementara itu, sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Moeldoko berupaya mengambil alih jabatan Ketum Partai Demokrat.


Menurut Andi, rencana pengambilalihan jabatan Ketua Umum Demokrat terungkap dalam pertemuan Moeldoko dengan beberapa pengurus Partai Demokrat di Hotel Aston Rasuna, Jakarta.


Dikatakan Andi, masalah internal partai seharusnya tidak dicampuri orang luar. Apalagi orang luar tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang berkuasa saat ini.


“Ada mekanisme internal partai sesuai AD/ART untuk menyelesaikan masalah-masalah internal partai,” ucap Andi dalam tayangan Kompas TV, Rabu (3/2).


“Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang,” tambah Andi.


Atas Dasar itu, AHY mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertanyakan apakah benar Jokowi merestui Moeldoko mengambil paksa Ketum Demokrat.


“Makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Jokowi suratnya sangat sopan untuk bertanya apa benar Moeldoko itu mendapat restu dari Pak jokowi untuk melakukan pengambilalihan pimpinan di Partai Demokrat,” katanya.


Andi menceritakan, berdasarkan laporan dari sejumlah pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat, Moeldoko disebut mendapat restu dari Jokowi untuk mengambil paksa jabatan Ketua Umum Partai Demokrat


Laporan tersebut disampaikan oleh pengurus Partai Demokrat yang hadir dalam pertemuan dengan Moeldoko di Hotel Aston Rasuna Jakarta.


Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengatakan, pertemuan Moeldoko dengan pengurus Partai Demokrat bukan cuma sekali, tapi dua kali.


“Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui Pak Moeldoko di Hotel Aston. Bukan cuma sekali (pertemuan), ada dua kali,” jelas Andi.


Dalam pertemuan itu, kata Andi, Moeldoko menyatakan siap memimpin Partai Demokrat menggantikan AHY.


“Dia (Moeldoko) kemudian mengatakan bahwa dia siap unuk mengambil alih Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB), lalu kemudian sudah direstui oleh Pak Joko, pak lurah katanya,” sebut Andi.


“Nah bagi kami, yang jadi persoalan itu ada elemen kekuasaan yang dari luar (Demokrat) ini yang mencoba mengambil (Demokrat),” tambahnya


Menurut Andi, kader Demokrat yang dihubungi untuk datang ke Hotel Aston Rasuna cukup banyak, tetapi yang datang hanya 9 orang ditambah satu orang pimpinan DPP Partai Demokrat.


Dikatakan Andi, beberapa pengurus Demokrat memenuhi undangan itu karena diiming-imingi bantuan bencana, bantuan penanggulangan covid-19, dan bantuan penanggulangan krisi ekonomi.


“Sampai di sini (Hotel Aston) ketemu dengan Pak Moeldoko, lalu kemudian bicaranya soal KLB. Jadi siap-siap untuk mengambilalih Ketua Umum Partai Demokrat untuk tujuan presiden pada Pemilu 2024. Itu yang jadi persoalan,” ucap Andi.


“Jadi bukan persoalan internalnya (Partai Demokrat), tapi persoalan elemen kekuasaannya. Ini gaya Orde Baru. Zaman dulu begini ini,” pungkas Andi Mallarangeng.


Sebelumnya, Moeldoko menyebut bahwa isu kudeta tersebut merupakan informasi liar yang sengaja dihembuskan.


“Ini dagelan saja. Lucu-lucuan kalau Moeldoko mau kudeta. Kudeta apaan, apa yang mau dikudeta?” ujar Moeldoko dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Rabu (3/1).


Mantan Panglima TNI ini menegaskan, apakah bisa dirinya melakukan kudeta tersebut dengan memaksa para kader untuk menyingkirkan AHY dari kursi ketua umum. Tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan.


“Anggap saya punya pasukan bersenjata, emang bisa gue bisa todong senjata? Datang ke DPC, DPD. Semua ada aturan dalam sebuah partai,” katanya.


Menurut Moeldoko di Partai Demokrat AHY terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum.


Sehingga Moeldoko menyarankan kepada AHY untuk tidak perlu takut jabatannya akan direbut oleh orang.


“Kenapa mesti menanggapi seperti itu. Biasa-biasa saja. Jadi dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa,” ungkapnya. [Democrazy/pjst]