DEMOCRAZY.ID
Keyakinan itu muncul berdasarkan beberapa hal, salah satunya demokrasi di Indonesia berjalan sangat baik.
Pasukan militer Myanmar menahan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh di Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa pada Senin 1 Februari dini hari.
Militer mengambil alih kendali negara. Baca juga: Suu Kyi Dikudeta dan Ditahan, Pengungsi Muslim Rohingya Bersukacita
Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer terkait sengketa hasil pemilihan umum.
Sejak 2011, Myanmar bergerak menuju pemerintahan demokratis, setelah sebelumnya berada di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi menjadi tokoh demokrasi di negara itu.
Pada 2015, Suu Kyi dan Partai NLD terpilih memimpin negara melalui proses pemungutan suara. 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua.
Namun, militer mengambil alih pemerintahan dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemungutan suara.
UE Kecam Kudeta Militer di Myanmar
Praktik penggulingan kekuasaan juga pernah terjadi di Indonesia.
Tapi itu sudah cukup lama, puluhan tahun lalu. Pengamat Politik Adi Prayitno dan Ujang Komarudin yakin kudeta, termasuk seperti sekarang di Myanmar tidak akan terjadi lagi di Indonesia.
"Tak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia demokrasinya sudah terkonsolidasi. Elite, pers, dan civil society kuat," ujar Adi Prayitno kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Adi mengungkapkan bahwa Indonesia tidak punya sejarah kudeta militer. Akan tetapi, tetap perlu antisipasi.
Tentara atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik. Biarkan mereka bekerja secara profesional, mengurus keamanan dan ketertiban sosial.
"Tak usah digoda ke politik," ucap Adi.
Menurut Adi, ada hal lebih penting yang harus negara ini pikirkan, yakni krisis kesehatan dan ekonomi.
"Semua pihak mesti solid, jaga sikap, setop pertikaian," tegas Adi, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Ujang Komarudin juga mengatakan di Indonesia tidak ada tradisi kudeta militer.
"Jika melihat kondisi politik saat ini, kudeta militer di Indonesia tak akan terjadi. Karena TNI masih loyal terhadap presiden," ujar Ujang, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Namun, segala kemungkinan harus tetap diantisipasi. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memilih sosok yang loyal dan dekat untuk posisi panglima TNI.
Ujang juga mengajak semua pihak untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
"Bergotong royong menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Disiplin menjaga protokol kesehatan, agar tak banyak lagi anak bangsa yang jadi korban COVID-19," pungkasnya. [Democrazy/sdnws]
