Anggota DPR Soroti Anggaran Kemenkes untuk Isolasi Mandiri di Rumah Sebesar Rp 479 M | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Senin, 08 Februari 2021

Anggota DPR Soroti Anggaran Kemenkes untuk Isolasi Mandiri di Rumah Sebesar Rp 479 M

Anggota DPR Soroti Anggaran Kemenkes untuk Isolasi Mandiri di Rumah Sebesar Rp 479 M

Anggota-DPR-Soroti-Anggaran-Kemenkes-untuk-Isolasi-Mandiri-di-Rumah-Sebesar-Rp-479-M

DEMOCRAZY.ID - Komisi IX DPR RI mengkritisi anggaran untuk isolasi mandiri di rumah dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mengkritik terkait anggaran untuk bantuan isolasi mandiri di rumah oleh pemerintah yang mencapai Rp 479 miliar.


Awalnya program isolasi mandiri di rumah ini disampaikan oleh Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. 


Dia menyampaikan akan ada skema isolasi terpusat 80 persen di wisma dan hotel serta skema isolasi 20 persen di rumah.


"Isolasi ini sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya outbreak yang semakin meningkat secara eksponensial di hulu pengobatan, di hulu kejadian, maka isolasi mandiri di rumah merupakan salah satu strategi yang nanti akan dilakukan. Isolasi terpusat kita lakukan berdasarkan atas data yang kami peroleh, maka 80 persen dari kasus tersebut harus melakukan isolasi yang dilakukan secara terpusat di hotel dan wisma, sedangkan 20 persennya dilakukan secara mandiri di rumah," ucap Dante saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/2/2021).


Dante lalu menjelaskan akan ada anggaran yang disiapkan untuk program isolasi terpusat dan isolasi di rumah. 


Dia merinci anggaran sebanyak Rp 5 triliun akan digunakan untuk isolasi terpusat, sedangkan Rp 500 miliar akan digunakan untuk bantuan isolasi mandiri di rumah.


"Mengingat banyak sekali rumah yang sulit untuk menjangkau, untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga akhirnya isolasi terpusat merupakan salah satu pilihan utama dengan total anggaran sebesar Rp 5 triliun, sehingga kalau kami jumlahkan Rp 5,5 triliun untuk isolasi tersebut," ucapnya.


Anggaran ini pun mendapat banyak sorotan oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR RI saat rapat bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin. 


Salah satunya anggota Komisi IX, Darul Siska, yang mempertanyakan terkait anggaran yang sulit dipertanggungjawabkan tersebut.


"Ini soal isolasi mandiri yang di rumah, Pak Menteri, yang juga disediakan anggarannya sebanyak, cukup besar nih, Rp 479 Miliar. Apakah memang reasonable orang yang isolasi mandiri di rumah kita bayarin? Dan ini teknisnya nanti bagaimana? Apakah ini tidak menjadi sesuatu yang bisa disimpangkan atau bisa disalahgunakan oleh pengelolaannya di tingkat bawah? Karena ini sulit untuk dipertanggungjawabkan," kata Darul Siska.


Tak hanya itu, anggota Komisi IX lainnya, Rahmad Handoyo, juga turut mengomentari anggaran bantuan Rp 1,4 juta untuk biaya konsumsi dan gizi bagi masyarakat yang isolasi di rumah. 


Dia mempertanyakan selama ini apakah sudah ada anggaran serupa oleh Kemenkes.


"Apakah isolasi mandiri itu selama ini sudah dicover oleh negara? Kenapa saya sampaikan? Saudara-saudara kami yang di kampung nan jauh di sana, jauh dari kota, banyak yang isolasi mandiri. Pertanyaannya, ini Rp 1,4 juta, pak, yang dapatkan hak, entah itu vitamin, suplemen gizi, sudah kah yang selama ini berjalan itu sudah jalan belum? Kalau jalan berarti banyak juga yang data-data itu yang 'nggak jelas pak'. Ini harus diperbaiki," ungkap Handoyo.


Handoyo meminta Menkes memperhatikan betul soal dana Rp 479 miliar untuk bantuan isolasi mandiri di rumah. 


Sebab, kata dia, dana tersebut berpotensi disalahgunakan.


"Itu anggarannya besar sekali pak Rp 400 miliar. Hampir Rp 5 triliun ini. Kalau setiap penduduk itu yang isolasi mandiri mendapatkan hak konsumsi maupun gizi Rp 1,4 juta per 14 hari tentu uang besar. Saya setuju, kalau benar-benar itu sampai, haknya juga sampai. Tapi kalau ternyata saudara kita yang mendapatkan isolasi mandiri didata, oh yang isolasi mandiri jumlahnya sekian ribu, ternyata tidak sampai, itu bentuk moral hazard yang potensi moral hazard, ada potensi lost, ada potensi moral hazard di lapangan, ini memang mohon maaf karena besar Pak Menteri, jadi memang perlu dipelototi betul," tegasnya.


Menkes Budi pun belum memberikan jawaban atas sorotan tersebut. 


Rencananya Budi akan menjawab pada rapat selanjutnya pukul 10.00 WIB besok.