DEMOCRAZY.ID
Pasalnya, vaksinasi tahap II hanya diperuntukkan bagi pelayan publik dan pejabat negara mestinya menyosialisasikannya demi meyakinkan warga bahwa vaksin aman.
"Dengan aksi kucing-kucingan yang dilakukan DPR, mereka sesungguhnya [Dewan] mau menegaskan bahwa kebijakan mengangkut rombongan keluarga untuk menerima vaksin bersamaan merupakan sesuatu yang menyimpang. Maka kalau bisa sembunyi-sembunyi, mengapa harus terbuka?" kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2).
Program vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini diketahui hanya menyasar petugas pelayanan publik.
Ia pun lantas mempertanyakan keluarga para anggota DPR yang ikut serta diberikan porsi untuk mendapatkan jatah vaksinasi tersebut.
Bahkan, Lucius menilai para anggota keluarga DPR yang ikut divaksin tersebut sebagai 'penumpang gelap'.
Ia menilai kehadiran penumpang gelap tersebut menjadi alasan bagi DPR untuk membuka peliputan bagi para pewarta untuk meliput proses vaksinasi tersebut.
"'Penumpang gelap' yang tak ingin terekspose itu adalah istri/suami serta anal-anak anggota yang mendapatkan vaksinasi prioritas gelombang kedua hanya karena kebetulan berjodoh dengan anggota DPR serta yang lainnya karena menjadi anak anggota," cetusnya.
Ia lantas membandingkan vaksinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang disiarkan kepada publik secara langsung.
Penyiaran tersebut, kata dia, sebagai bukti dan sosialisasi bahwa vaksin yang disuntikkan bagi pejabat aman bagi masyarakat.
Lucius mengatakan anggota DPR seharusnya melakukan hal serupa sebagai sarana sosialisasi kepada publik agar merasa yakin untuk ikut vaksinasi.
"Panggung prestisius DPR untuk mendedikasikan kegiatan vaksinasi mereka sebagai ajang sosialisasi justru dibikin sembunyi-sembunyi. Mereka seolah tak percaya diri sebagai pelayan publik," kata dia.
"Ini kok vaksinasi menjadi seperti aksi maling yang harus ditutup rapat-rapat? Ya namanya juga maling, kalau ketahuan kan bukan Hanya malu tetapi juga jeruji siap menanti?" tambahnya.
Selain itu, Lucius menegaskan ketertutupan vaksinasi bagi anggota DPR kali ini juga makin melengkapi narasi karpet merah bagi DPR dalam pandemi Corona.
Ia mencontohkan dengan kasus rapid tes khusus bagi anggota Dewan dan keluarganya saat awal-awal pandemi tahun lalu.
Kala itu, rapid tes menjadi sesuatu yang mahal karena langka. Warga banyak yang harus mengantre dan menyiapkan sendiri biaya untuk mendapatkan rapid.
"Di DPR, dengan mudahnya Anggota dan keluarga mendapatkan rapid tes secara eksklusif, gratis pula," kata Lucius.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco berdalih bahwa ketertutupan vaksinasi itu kemungkinan karena keberatan dari mereka yang menjalani vaksinasi.
"Saya bisa paham orang dalam proses vaksinasi harus menjaga imunitas. Kalau kemudian soal protokol kesehatan, itu kan yang divaksinasi ada yang takut, kalau kemudian diambil gambarnya mungkin mereka keberatan," kata Dasco di kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/2).
"Ini mungkin keberatan dari yang divaksinasi," imbuh dia.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima, salah satu pimpinan fraksi diketahui mengeluarkan instruksi kepada para anggotanya agar tidak mengunggah foto maupun video vaksinasi ke media sosial.
Dasco berdalih bahwa pihaknya tak mengatur larangan terhadap anggota DPR untuk melakukan publikasi kegiatan itu.
"Mungkin dari masing-masing fraksi. Kita enggak mengatur itu sampai dalam. Tolong kawan-kawan memahami bahwa orang divaksinasi tidak mau terpublikasi," kata dia.
Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa dalam proses vaksinasi itu, DPR awalnya mendapat surat jadwal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Namun ketika itu, ia menyebut bahwa anggota tengah melakukan reses.
"Oleh karena sedang reses, Kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi, fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau kemudian vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, enggak ada yang di tutup-tutupi. Wong vaksinasi ini program pemerintah kok," ujar dia.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi membantah bahwa proses vaksinasi Covid-19 untuk anggota DPR digelar tertutup.
Pihaknya memang tak menggelar acara khusus dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, kecuali hanya untuk komunitas internal DPR.
"Sebenarnya enggak tertutup ya, tapi kan ini enggak ada acara khusus. Ini kan hanya untuk komunitas DPR saja ya," kata dia lewat pesan singkat, Jumat (26/2).
Sebelumnya, proses vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR beserta keluarga dan staf di Kompleks DPR/MPR, Jakarta tak diperbolehkan untuk diliput.
Wartawan dilarang untuk masuk atau mengambil gambar di ruang vaksinasi.
Pantauan media, Jumat (26/2), vaksinasi digelar di lantai bawah Gedung Kura-Kura.
Di pintu masuk ruang yang digunakan untuk vaksinasi dijaga oleh beberapa orang dari satuan pengamanan dalam (pamdal).
"Tidak boleh diliput. Tertutup," kata salah seorang petugas saat wartawan mencoba masuk ke dalam ruangan. [Democrazy/cnn]
