DEMOCRAZY.ID
Menanggapi hal tersebut, Aktivis 98 Aznil Tan menilai bahwa keinginan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat sah-sah saja.
“Sah-sah saja Moeldoko berkeinginan jadi Ketum Demokrat,” ujar Aznil dihubungi di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Apalagi, lanjut relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 itu, Moeldoko juga sempat ikut membesarkan partai berlambang bintang mercy itu.
Menurutnya bisa jadi partai yang pernah mengantar Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tembus RI I dua periode kembali besar jika dipimpin oleh Moeldoko.
“Beliau kan ikut juga membesarkan Demokrat. Apalagi beliau mantan panglima, Demokrat bisa jadi besar kembali,” tutur Aznil.
Selain itu, Aznil juga mengingatkan AHY untuk tidak mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam isu kudeta itu.
Menurutnya orang nomor satu di Indonesia itu bukan tipenya merebut kekuasaan dengan paksa.
“Biarkan Presiden fokus mengurus negara jangan diganggu, Jokowi orangnya komit dengan demokrasi,” pungkas Azni.
Sementara itu, sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Moeldoko berupaya mengambil alih jabatan Ketum Partai Demokrat.
Menurut Andi, rencana pengambilalihan jabatan Ketua Umum Demokrat terungkap dalam pertemuan Moeldoko dengan beberapa pengurus Partai Demokrat di Hotel Aston Rasuna, Jakarta.
Dikatakan Andi, masalah internal partai seharusnya tidak dicampuri orang luar. Apalagi orang luar tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang berkuasa saat ini.
“Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang,” tambah Andi.
Atas Dasar itu, AHY mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertanyakan apakah benar Jokowi merestui Moeldoko mengambil paksa Ketum Demokrat.
“Makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Jokowi suratnya sangat sopan untuk bertanya apa benar Moeldoko itu mendapat restu dari Pak jokowi untuk melakukan pengambilalihan pimpinan di Partai Demokrat,” katanya.
Andi menceritakan, berdasarkan laporan dari sejumlah pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat, Moeldoko disebut mendapat restu dari Jokowi untuk mengambil paksa jabatan Ketua Umum Partai Demokrat
Laporan tersebut disampaikan oleh pengurus Partai Demokrat yang hadir dalam pertemuan dengan Moeldoko di Hotel Aston Rasuna Jakarta.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengatakan, pertemuan Moeldoko dengan pengurus Partai Demokrat bukan cuma sekali, tapi dua kali.
“Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui Pak Moeldoko di Hotel Aston. Bukan cuma sekali (pertemuan), ada dua kali,” jelas Andi.
Dalam pertemuan itu, kata Andi, Moeldoko menyatakan siap memimpin Partai Demokrat menggantikan AHY.
“Dia (Moeldoko) kemudian mengatakan bahwa dia siap unuk mengambil alih Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB), lalu kemudian sudah direstui oleh Pak Joko, pak lurah katanya,” sebut Andi.
“Nah bagi kami, yang jadi persoalan itu ada elemen kekuasaan yang dari luar (Demokrat) ini yang mencoba mengambil (Demokrat),” tambahnya
Menurut Andi, kader Demokrat yang dihubungi untuk datang ke Hotel Aston Rasuna cukup banyak, tetapi yang datang hanya 9 orang ditambah satu orang pimpinan DPP Partai Demokrat.
Dikatakan Andi, beberapa pengurus Demokrat memenuhi undangan itu karena diiming-imingi bantuan bencana, bantuan penanggulangan covid-19, dan bantuan penanggulangan krisi ekonomi.
“Sampai di sini (Hotel Aston) ketemu dengan Pak Moeldoko, lalu kemudian bicaranya soal KLB. Jadi siap-siap untuk mengambilalih Ketua Umum Partai Demokrat untuk tujuan presiden pada Pemilu 2024. Itu yang jadi persoalan,” ucap Andi.
“Jadi bukan persoalan internalnya (Partai Demokrat), tapi persoalan elemen kekuasaannya. Ini gaya Orde Baru. Zaman dulu begini ini,” pungkas Andi Mallarangeng. [Democrazy/pjst]
