DEMOCRAZY.ID
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan pembangunan Tol Trans Sumatera sampai dengan saat ini masih jalan karena pihaknya masih menerima penyertaan modal negara (PMN) Rp6,2 triliun dari pemerintah.
Meski demikian, ia tak mengetahui secara pasti berapa lama PMN itu masih dapat menopang pembangunan proyek.
Yang pasti katanya, untuk menunjang keberlangsungan proyek, pihaknya akan memanfaatkan pendanaan dana abadi Sovereign Wealth Fund (SWF) yang sekarang sedang dihimpun pemerintah.
Pihaknya, kata fauzan, juga membuka diri terhadap skema pendanaan lainnya.
"Alternatif pendanaan itu bisa SWF, bisa utang luar negeri atau bisa skema lain," katanya, Kamis (28/1).
Isu proyek Tol Trans Sumatera terancam macet pertama kali berhembus dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.
Mereka menyebut ancaman itu muncul karena modal negara untuk pembangunan Tol Trans Sumatera kurang Rp60 triliun.
Modal itu berbentuk penyertaan modal negara (PMN).
"Setelah kami evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp60 triliun," terang Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Rabu (27/1).
Supaya ancaman itu tidak terjadi, pihaknya tengah berkomunikasi dengan kementerian lain.
"Ini yang sudah kita berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait, bagaimana kita dana untuk menutup kekurangan Rp60 triliun ini bisa dicairkan secara cepat," ujar Hedy.
Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan audit terhadap proyek Tol Trans Sumatera yang sedang dilaksanakan oleh Hutama Karya.
"Sedangkan untuk proyek pembangunan ruas-ruas tol Trans Sumatera yang sedang tidak berjalan, terkait PMN sepertinya Hutama Karya sudah mengalami kesulitan," katanya.
Pihaknya juga mewacanakan untuk memberikan dukungan konstruksi senilai Rp148 triliun proyek tersebut.
Tapi, dukungan itu masih terkendala aturan.
Pasalnya, skema pelaksanaan proyek Tol Trans Sumatera dibangun dengan skema penugasan negara kepada Hutama Karya.
Dengan skema itu tambahnya, negara hanya bisa membantu dalam bentuk penyertaan modal negara bukan dukungan konstruksi.
"Kalau ingin ada dukungan konstruksi maka Kepres proyek Tol Trans Sumatera harus diubah, karena tiba-tiba proyek ini membutuhkan dukungan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sebesar Rp148 triliun hanya untuk Tol Trans Sumatera," ujarnya. [Democrazy/cnn]
