DEMOCRAZY.ID
Apalagi banyak pihak menilai drone tersebut mirip dengan milik pemerintahan China.
Di sisi lain, TNI AL juga langsung melakukan penyelidikan terkait asal-asul drone dimaksud.
Bahkan disebutkan bahwa penyelidikan terhadap drone yang bentuknya mirip rudal itu sudah menemui titik terang.
Rencananya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono akan menyampaikan langsung dalam konferensi pers, besok Senin (4/1/2021).
Demikian disampaikan Kadispenal Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono dikutip dari detik.com, Minggu (3/1/2021).
“Besok silakan hadir di Pushidrosal Ancol pukul 08.30 WIB. Bapak Kasal yang akan berikan konferensi pers,” singkatnya.
Julius enggan menjawab saat ditanya apakah benar drone itu milik China atau bukan.
Menurutnya, yang berhak menyampaikan langsung adalah KSAL.
“Besok saja biar jelas,” tandasnya.
Untuk diketahui, drone bawah laut itu pertama kali ditemukan nelayan setempat, Saeruddin.
Saat itu, ia hendak menangkap ikan dan membawa benda tersebut di rumahnya.
Setelah sepekan disimpan, benda itu lantas diserahkan ke aparat keamanan setempat.
Drone tersebut lantas diamankan di Koramil Pasimarannu pada Sabtu (26/12/2020).
Penemuan drone itu selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan yang kemudian diserahkan kepada TNI AL.
Saat ini, benda mirip rudal dengan berat 175 kilogram dan panjang 225 sentimeter itu sudah berada di Pangkalan Utama TNI AL VI Makassar.
Di sisi lain, Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyatakan, masuknya drone asing itu jelas-jelas telah melanggar kedaulatan Republik Indonesia.
“Pasca agen intelijen Jerman yang mendatangi Markas FPI, saat ini diduga ada negara tertentu yang menempatkan drone bawah laut,” ujarnya dilasnir RMOL, Minggu (3/1/2021).
Karena itu, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini meminta Kementerian Luar Negeri harus melakukan tindakan tegas.
Tentu saja kepada negara lain yang berusaha melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan RI.
Protes diplomatik layak dilakukan jika TNI AL yang saat ini mengamankan drone tersebut sudah mengetahui negara pemilik alat itu.
“Bila sudah diketahui asal-usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemlu harus melakukan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya,” tegasnya.
Menurutnya, protes keras dan tindakan tegas harus tetap dilakukan.
Terlepas apakah negara tersebut adalah negara sahabat, bahkan adanya ketergantungan Indonesia secara ekonomi.
“Jangan sampai terulang kembali insiden atas agen intelijen Jerman.”
“Kemlu hanya puas dengan klarifikasi Kedubes Jerman dan agen tersebut dipulangkan oleh Kedubes tanpa ada protes diplomatik,” katanya.
Dia menegaskan seharusnya Kemlu melakukan tindakan yang lebih tegas lainnya bila kegiatan mata-mata terkuak di wilayah RI.
“Ini semua dilakukan agar diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI benar-benar diperankan oleh Kemlu.”
“Jangan sampai Indonesia dianggap lemah bahkan mudah untuk diajak berkompromi saat tindakan mata-mata yang dilakukan oleh negara lain terkuak,” tandasnya. [Democrazy/pjst]
