DEMOCRAZY.ID
Namun, berdasarkan kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol ditingkatan menteri kabinet Jokowi- Maruf Amin, ada dampak yang signifikan di tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra, termasuk pemerintahan Jokowi itu sendiri.
"Persepsi masyarakat juga negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf yang Korup," ujar Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono, dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (2/1).
Dalam rilis survei yang dilakukan LKPI di kurun waktu 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang itu, PDIP memang masih dipilih oleh mayoritas responden. Sekitar 17,8 persen.
Berdasarkan data yang dirilis dari survei itu, Golkar menduduki posisi kedua pilihan responden dengan peraihan suara 15,2 persen dari jumlah responden.
Lebih jauh, sesuai urutan, PKB 8,8 persen, Nasdem 8,1 persen PKS 6,9 persen Gerindra 6,6 persen.
Lalu diikuti PSI 4,2 persen, PAN 3,1 persen, PPP 2,9 persen dan Hanura 1,6 persen. "Dan lainnya dibawah 0,5 persen," kata
Lanjutnya, atas kasus yang menyebabkan penurunan kepercayaan pada pemerintahan, ada peralihan dari pemilih PDIP dan Gerindra ke partai lain.
Alasannya, karena kadernya yang kerap melakukan Tipikor.
Beberapa pemilih itu, kata Arifin, beralih pada Golkar, Partai Demokrat, PKB, Nasdem, PKS dan PSI.
"Yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini," jelasnya.
Arifin menambahkan, penentuan sample survei menggunakan Metode Mix-Mode.
Mengingat, riset yang dilakukan di era pandemi Covid-19 ini, membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka.
"Karena itu Survei Jajak Pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak," jelasnya.
Dirinya menerangkan, survei ini mengandalkan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer.
Diketahui, margin of error survei sebesar kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. [Democrazy/rep]
