DEMOCRAZY.ID
Dia mengklaim pulau tersebut milik neneknya. Rencananya Pulau Lantigian dibeli oleh seseorang yang bernama Asdianti.
Dari transaksi jual beli pulau tersebut, Samsu Alam telah menerima uang muka Rp 10 juta.
Kabupaten Kepulauan Selayar tempat Pulau Lantigian yang dijual berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng dan memiliki luas sebesar 10.5003,69 km2 yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan.
Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan.
Untuk wilayah daratan meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu. Sedangkan wilayah kepulauan adalah Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.
Pernah jadi rute dagang rempah nusantara
Pada masa lalu, wilayah Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku.
Di pulau Selayar pada pedagang singgah untuk mengisi perbekalan serta menunggu musim baik untuk melanjutkan perjalanan laut.
Dilansir dari kepulauanselayarkab.go.id, nama Selayar berasal dari aktivitas berlayar. Dalam Bahasa Sanskerta, nama Selayar berasal dari kata cedaya yang berarti satu layar.
Konon pada masa lalu banyak perahu satu layar yang singgah di pulau tersebut.
Kata cedaya juga diabadikan di Kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca yang ditulis pada abad 14.
Di kitab itu diceritakan jika pada pertengahan abad 14, saat Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, wilayah Selayar masuk bagian dari Nusantara dan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.
Disebutkan juga jika armada Gajah Mada atau Laksamana Nala pernah singgah di Pulau Selayar.
Tanah tempat bedoa Selain nama Selayar, pulau tersebut juga dikenal dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa.
Nama tersebut muncul karena banyak pelaut yang berhenti bukan hanya untuk mengisi perbekalan tapi juga berdoa agar diberi keselamatan baik saat akan berlayar ke barat atau ke timur.
Sementara itu dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa yang ditulis pada abad 17, Selayar disebut sebagai adalah satu daerah tujuan niaga.
Alasannya adalah karena Selayar tempat transit untuk pelayaran ke timur atau ke barat.
Dalam kitab tersebut juga dijelaskan para pelaut yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor diharuskan membayara sewa 6 rial setiap 100 orang.
Pada tahun 1938, Belanda mulai menguasai Selayar. Saat itu pulau tersebut ditetapkan sebagai keresidenan dan dipimpim oleh W. Coutsier yang menjabat antara 1739 hingga 1743.
Berturut-turut ada 87 residen Belanda yang setara dengan residen seperti asisten resident, gesagherbber, WD Resident, atau controleur.
Sementara itu jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah reganschappen atau setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar "opu".
Setidak-tidaknya ada sepuluh reganschappen di Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen Gantarang, Reganschappen Tanete, Reganschappen Buki, Reganschappen Laiyolo, Reganschappen Barang-Barang dan Reganschappen Bontobangun.
Baru pemerintahan ke-88 dipimpin oleh orang Selayar yang bernama Moehammad Oeppe Patta Boendoe.
Para tahun 1942, saat Jepang masuk, jabatan residen diganti menjadi Guntjo Sodai.
Hari Jadi Selayar Pada 29 November 1945 atau 19 hari setelah insiden Hotel Yamato di Surabaya, di Selayar terjadi peristiwa sejarah.
Sekitar 200 orang yang dipimpin Rauf Rahman pemuda bekas Heiho memasuki kantor polisi kolonial dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda.
Hingga hari ini, 29 November menjadi Hari Jadi Kabupaten Selayar.
Selain peristiwa tersebut, pemilihan tanggal 29 November juga diambul dari masuknya agama Islam di Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang.
Kala itu Raja Gantarang, Pangali Patta Radja memeluk agam Islam.
Raja Gantarang kemudian berganti nama Sultan Alauddin, nama pemberian daro Datuk Ribandang.
Peristiwa tersebut terjadi pada tahhun 1605. Sehingga Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan pada 29 November 1605.
Kabupaten Selayar dibentuk pada tahun 1955 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
Kabupaten Selayar kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008.
Tercatat Bupati Selayar yang pertama adalah Abd Karim yang bertugas sejak 20 Oktober 1951 hingga 5 Mei 1952.
Hingga 2021 tercatat ada 17 bupati yang telah menjabat. Saat ini Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh H M Basli Ali. [Democrazy/kmp]
