-->

Breaking

logo

Selasa, 12 Januari 2021

KPK Buka Mata Risma, Minta Selesaikan Data Bansos, Tugas Mensos Itu Bukan Blusukan Cari Gelandangan!

KPK Buka Mata Risma, Minta Selesaikan Data Bansos, Tugas Mensos Itu Bukan Blusukan Cari Gelandangan!

KPK-Buka-Mata-Risma-Minta-Selesaikan-Data-Bansos-Tugas-Mensos-Itu-Bukan-Blusukan-Cari-Gelandangan
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti data yang digunakan oleh tiga program besar yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos). 

Ketiga program itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Non Tunai; dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).


Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, data yang digunakan oleh ketiga program besar itu tak sinkron antara satu dan lainnya. 


Sebab, data yang digunakan ketiga program ini belum merujuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sepenuhnya.


"Bahwa ada tiga program besar, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan PBI gitu ya yang pergi ke BPJS Kesehatan, itu penerimanya itu kan datangnya dari Bu Risma datanya pindahin ke Kemenkes, Kemenkes kasih BPJS kesehatan. Nah internal Kemensos sendiri yang tiga data ini tidak merujuk pada DTKS sepenuhnya," ujar Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Senin (11/1). Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma turut hadir dalam konferensi pers itu.


Pahala mencontohkan, untuk program PKH masih ada 884 ribu penerimanya yang justru tak ada di DTKS. 


Padahal, kata dia, harapannya program di internal Kemensos sendiri sudah bisa menggunakan data dari DTKS.


Selain itu, dikutip Kumparan.com, contoh lainnya yakni di Bantuan Pangan Non Tunai yang KPK dapati masih ada 1 juta keluarga penerima tapi tak ada di DTKS. 


Kondisi lebih parah ditemukan pada program PBI pada BPJS Kesehatan.


"Di samping itu yang iuran BPJS Kesehatan, masih ada 10,3 juta yang sudah ada di DTKS tidak didaftar. Sementara 600 ribu yang tidak ada, tapi ada di DTKS. Kira-kira itu," ucapnya.


"Jadi maksud saya, kita rekomendasikan bahwa ini tiga unit besar ini, datanya sinkron dong," sambungnya.


Pahala mengatakan, apabila sepakat DTKS dijadikan rujukan, maka artinya 97 juta data di dalamnya harus benar-benar dimutakhirkan dan digunakan. 


Data ini dinilai akan sangat membantu berjalannya program bansos agar lebih baik.


"Artinya 97 juta atau berapa pun nanti Bu Risma akan mendefinisikan kemiskinan dengan lebih komprehensif. Berapa pun itu tapi, satu, ada NIK dia online. Yang kedua, internal Kemensos dengan berbagai bansos atau programnya itu merujuk pada data yang sama," ucapnya.


Meskipun masih terdapat sejumlah masalah, perbaikan sudah mulai dilakukan. 


Pahala menyinggung saat ini sudah ada 408 daerah yang sudah memverifikasi ulang dan memvalidasi data warganya di dalam DTKS.


"Jadi Kemensos sudah lebih baik kualitas datanya, hanya seperti Bu Mensos bilang, mesti dikembalikan ke daerah, benar enggak ini yang 408, termasuk daerah lain. Jadi Bu Menteri membuka peluang interaksi sekarang berkomunikasi dengan daerah, bukan hanya minta data ke daerah tapi juga memberikan ke daerah bener enggak ini data," ucapnya.


"Silakan diperbaiki supaya interaksi datanya bisa berjalan lebih baik dalam rangka perbaikan kualitas," pungkasnya. [Democrazy/bzlw]