-->

Breaking

logo

Minggu, 31 Januari 2021

KLHK Rilis Data Izin Pinjam Pakai Hutan, Paling Banyak Dikeluarkan di Era...

KLHK Rilis Data Izin Pinjam Pakai Hutan, Paling Banyak Dikeluarkan di Era...

KLHK-Rilis-Data-Izin-Pinjam-Pakai-Hutan-Paling-Banyak-Dikeluarkan-di-Era
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) baru-baru ini merilis data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan. 

Data yang dirilis adalah data IPPKH dan Pelepasan Kawasan Hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo ( Jokowi). 


Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 


Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal.


Sementara Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. 


Mengutip data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK periode tahun 1984-2020, pada Minggu (31/1/2021), baik IPPKH maupun pelepasan hutan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


IPPKH Di era Presiden Soeharto sepanjang tahun 1984 sampai tahun 1998, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yakni seluas 66.251 hektare (ha). 


Rinciannya 53.010 ha untuk peruntukan tambang dan non-tambang seluas 13.241 ha. 


Kemudian di tahun 1998-1999 atau era Presiden BJ Habibie, jumlah IPPKH yang diterbitkan yakni seluas 22.126 ha dengan rincian 21.196 ha untuk kebutuhan tambang dan 930 ha untuk non-tambang.


Di era Presiden Abdurrahman Wahid, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah adalah yakni seluas 33.539 hektare yang meliputi 32.110 ha sebagai peruntukan tambang 1.429 ha sebagai area non-tambang. 


Saat Presiden Megawati Soekarno Putri, luasan IPPKH menurun yakni seluas 13.701 ha dengan rincian 1.473 ha sebagai area tambang dan 12.228 ha sebagai area non-tambang.


Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono ( SBY) dengan luas mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya.  


Terakhir di era Presiden Joko Widodo, jumlah IPPKH yang diterbitkan pemerintah yakni seluas 131.516 ha dengan rincian 117.106 ha untuk area tambang dan 14.410 ha untuk kawasan non-tambang.


Berikut rincian penerbitan IPPKH per periode pemerintahan dari tahun 1984-2020: 


1. Soeharto (1984-1998): 66.251 ha 

2. BJ Habibie (1998-1999): 22.126 ha 

3. Abdurrahman Wahid (1999-2001): 33.539 ha 

4. Megawati Soekaarno Putri (2001-2004): 13.701 ha 

5. Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014): 322.167 ha 

6. Joko Widodo (2014-2020): 131.516 ha. 


Penerbitan Pelepasan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK juga merilis data izin Pelepasan Kawasan Hutan sepanjang tahun 1984 sampai 2020. 


Presiden Soeharto adalah Presiden Indonesia yang paling banyak penerbitkan Pelepasan Kawasan Hutan. 


Tercatat, antara tahun 1984-1998, jumlah hutan yang dilepas mencapai 3.468.801 ha.


Di era Presiden SBY yang berlangsung 10 tahun, terjadi Pelepasan Kawasan Hutan terbesar kedua yakni mencapai 2.312.603 ha. 


Saat pemerintahan BJ Habibie, Pelepasan Kawasan Hutan tercatat sebanyak 736.041 ha. 


Berikutnya adalah era Presiden Jokowi yang menerbitkan Pelepasan Kawasan Hutan sebanyak 619.357 ha. 


Era Abdurrahman Wahid seluas 164.147 ha, dan terakhir paling sedikit di era Megawati seluas 3.702 ha. 


Berikut rincian penerbitan Pelepasan Kawasan Hutan sepanjang tahun 1984-2020: 


1. Soeharto (1984-1998): 3.468.801 ha 

2. BJ Habibie (1998-1999): 763.041 ha 

3. Abdurrahman Wahid (1999-2001): 164.147 ha 

4. Megawati Soekaarno Putri (2001-2004): 3.702 ha 

5. Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014): 2.312.603 ha 

6. Joko Widodo (2014-2020): 619.357 ha.