DEMOCRAZY.ID
Dalam putusan nomor 122/G/2020/PTUN.JKT, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Selain itu majelis hakim membatalkan Keputusan Presiden RI Nomor 43/P Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI periode 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020 atas nama Sitti Hikmawatty.
Majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Keppres Nomor 43/P Tahun 2020 dan merehabilitasi serta memulihkan hak penggugat dalam kedudukan seperti keadaan semula.
Feizal Syahmenan, pengacara Sitti mengungkapkan, putusan PTUN membuktikan kliennya tidak bersalah dan berkompeten sebagai komisioner KPAI.
“Kami sih berharap putusan PTUN ini segera ditindaklanjuti dan saya yakin Presiden Joko Widodo akan melaksanakannya. Apalagi bukan baru kali ini keputusan presiden dibatalkan PTUN dan kemudian dilaksanakan presiden,” kata Feizal, Sabtu (9/1).
Dia menegaskan, inti dari putusan PTUN tersebut adalah presiden melanggar UUPA dalam penerbitan keputusannya.
Sebab tanpa ada persetujuan DPR, sehingga keputusannya menjadi melanggar hukum dan harus dibatalkan.
“Seyogyanya presiden melaksanakan putusan PTUN dan saya yakin presiden sangat taat hukum,” tegasnya.
Feizal juga mengimbau seluruh komisioner KPAI legawa menerima putusan PTUN tersebut.
Sebab, Sitti terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik.
Sitti mendaftarkan gugatan terhadap kepres pemecatannya ke PTUN Jakarta pada 17 Juni 2020.
Dalam gugatannya, pihak tergugat adalah Jokowi dan ST Burhanuddin.
Untuk diketahui, kasus itu berawal saat Sitti menyatakan perempuan bisa hamil setelah berenang bersama lawan jenis walau tanpa penetrasi. Alhasil Sitti dipecat Presiden Jokowi.
Merasa tidak bersalah, Sitti pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). [Democrazy/idns]
